JAKARTA, Bisnistoday – Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan bencana di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan tingginya potensi bencana alam. Dalam berbagai kondisi darurat, perempuan tidak hanya menjadi kelompok rentan, tetapi juga aktor penting dalam mitigasi dan pemulihan jangka panjang.
Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana membutuhkan langkah preventif yang melibatkan perempuan secara aktif.
“Indonesia negara kepulauan, bencana alam akibat lingkungan dan perubahan iklim tidak dapat dipisahkan. Ini momentum baik untuk mendapatkan solusi ke depan, saat potensi bencana cenderung meningkat. Perlu langkah preventif dan mitigasi terutama bagi kaum perempuan,” ujarnya dalam Dialog Nasional dan Lokakarya, bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Nasional yang Strategis dan Inklusif” di Jakarta, Rabu (8/4).
di Jakarta.
Ia menambahkan, keterlibatan perempuan tidak hanya dalam tahap tanggap darurat, tetapi juga harus terintegrasi dalam kebijakan mitigasi dan pemulihan pascabencana. Perspektif gender dinilai penting karena perempuan dan anak sering menjadi kelompok paling berisiko saat terjadi bencana.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menilai dunia saat ini menghadapi situasi yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya ancaman kenaikan muka air laut dan dampak perubahan iklim. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan dan perilaku adaptif menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan masyarakat.
“Kita semua perlu ketahanan hidup melalui pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya tanggap darurat, namun butuh perilaku adaptif mengatasi dampak bencana,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa perempuan kerap menghadapi risiko lebih besar saat bencana, mulai dari rendahnya akses sumber daya hingga meningkatnya potensi kekerasan berbasis gender. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam kebijakan ketahanan bencana harus diperkuat melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.
Sementara itu, Wakil Kepala Beppenas, PPN, Febrian Alphayanto Ruddyard mperwakilan pemerintah menekankan bahwa membangun resiliensi nasional harus dimulai dari tingkat keluarga. Perempuan, khususnya ibu, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan sosial saat krisis.
“Membangun resiliensi bangsa dimulai dari perempuan. Tanpa perspektif pendekatan perempuan maka separuh dari program pembangunan hilang realitasnya,” ujar salah satu pejabat dalam forum tersebut.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, juga menyoroti pentingnya pengelolaan bantuan secara inklusif saat bencana terjadi. Ia menilai masyarakat sebenarnya memiliki ketahanan alami, namun perlu stimulus dan koordinasi yang baik agar penanganan berjalan efektif, terutama dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak.
Dengan meningkatnya frekuensi bencana, para pemangku kepentingan sepakat bahwa pendekatan berbasis gender bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Keterlibatan perempuan sejak tahap perencanaan hingga pemulihan dinilai mampu memperkuat ketahanan masyarakat dan mempercepat proses bangkit dari krisis.//
