www.bisnistoday.co.id
Rabu , 18 November 2026
Home NASIONAL & POLITIK Politik & Keamanan Polemik Empat Pulau di Aceh-Sumut, Pakar Hukum Ingatkan Munculnya Potensi Konflik
Politik & Keamanan

Polemik Empat Pulau di Aceh-Sumut, Pakar Hukum Ingatkan Munculnya Potensi Konflik

Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Empat pulau kecil, yaitu Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Tokong Belayar, di perairan antara Kabupaten Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, kini menjadi pusat sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Pulau-pulau ini tidak hanya krusial untuk penentuan batas, tetapi juga menyimpan potensi besar yang menjanjikan.

Pakar hukum, Prof. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., menekankan bahwa sengketa ini melampaui urusan peta atau dokumen negara. “Ini soal keadilan, harmoni antardaerah, dan menjaga semangat desentralisasi,” ujar Prof. Henry di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lahir dari Perjanjian Helsinki 2005, Aceh memiliki hak khusus atas wilayahnya, termasuk pulau-pulau kecil hingga 12 mil laut dari garis pantai. “Secara historis, keempat pulau ini bagian dari Aceh Singkil, meski secara geografis lebih dekat ke Tapanuli Tengah,” jelasnya.

Politisi Golkar ini menuturkan bahwa jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan jiwa kenegaraan dan kebangsaan yang kuat, dampaknya akan meluas ke konflik sosial dan stabilitas politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Tak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut ia juga menyoroti risiko ketegangan antardaerah yang dapat menghambat investasi dan menahan potensi wisata bahari serta sumber daya alam.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2024 menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Aceh Singkil menyumbang 18% PDRB kabupaten tersebut, dengan potensi pariwisata yang belum optimal. “Bayangkan, pantai-pantai indah di pulau-pulau ini bisa jadi destinasi wisata unggulan, akan tetapi terhambat karena status wilayah,” beber Prof. Henry.

Dalam konteks empat pulau ini, Prof. Henry juga menyoroti masalah prosedural, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang dinilai tidak partisipatif dan melanggar Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

“Keputusan sepihak hanya akan memperkeruh suasana. Pemerintah pusat perlu cepat berkonsultasi ulang dengan Pemerintah Aceh sesuai semangat otonomi khusus,” tegasnya.

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menegaskan bahwa partainya siap menjadi penutur damai dalam persoalan klaim empat pulau ini. Golkar siap menjadi mediator untuk mencari solusi harmonis demi kebaikan masyarakat setempat dan stabilitas nasional, mengusulkan Forum Kolaborasi Wilayah Pesisir Aceh-Sumut dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Ini saatnya dialog yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Jadi bukan jadi ajang debat kusir yang saling klaim tanpa solusi,” katanya.

Hingga pekan ini, empat pulau ini masih menanti kepastian status mereka. Akankah mereka menjadi simbol persatuan dan keberlanjutan, atau bernasib sama dengan pulau-pulau kecil yang lingkungannya rusak akibat eksploitasi?

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Ketua Umum Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI) Ferdiansyah Rusman. (dok:Pribadi)
NASIONAL & POLITIKPolitik & Keamanan

PBI Dukung Dasco Dampingi Prabowo

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan figur berpengalaman untuk memperkuat...

Kapolri
Politik & Keamanan

Program Polisi Peduli Pengangguran untuk Pemberdayaan Masyarakat

BANDUNG, Bisnistoday.co.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka semua pihak baik masyakarakat...

Politik & Keamanan

Partai Gelora Desak Penegakan Hukum Kasus Karhutla Lebih Tegas

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora,...

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, persoalan kekerasan terhadap anak tidak cukup diselesaikan melalui penindakan terhadap pelaku. Perlu ada evaluasi terhadap lingkungan tempat anak tumbuh, termasuk pola pengasuhan keluarga, interaksi di sekolah, lingkungan pergaulan, serta pengaruh media digital.
Politik & Keamanan

KPAI Dorong RUU Pengasuhan Anak untuk Cegah Kekerasan dan Perundungan

BANDUNG, Bisnistoday.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang...