]AKARTA, Bisnistoday – Ditengah situasi perekonomian global yang tidak baik, Pemerntah mendorong Kementerian dan Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah untuk mengutamakan belanja APBN untuk menyerap produk dalam negeri atau produk lokal. Presiden Jokowi melihat masih banyak porsi APBN untuk membeli produk impor.
“Sedih sekali, ini uang rakyat, yang dikumpulkan pajak, PPn, PPh, dari ekspor, PNBP yang tidak mudah, kemudian dibelanjakan untuk produk impor. Maaf, kita ini pinter2-pinter kalau caranya seperiti itu, ya bodoh sekali,” ungkap Presiden Jokowi, saat Rapat Kordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 bertema :Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri di Jakarta, Selasa (14/6).
Mengingat, lanjut Jokowi, situasi sekarang tidak mudah, karena ketidakpastian global. Semua negara dilanda ancaman krisis pangan, energi, gejolak inflasi. “Sampai saat ini, menurut Jokowi baru memasuki tahap awal krisis global. Semua negara menyiapkan diri, karena itu persediaan pangan harus siap, begitupun energi karena separuh energi masih impor. Kita negara besar juga butuh kesiapan besar.”
Seperti diketahui, menurut Jokowi, lahan pertanian masih ada yang belum produktif dan ini merupakan peluang. IMF memprediksikan sedikitnya 60 negara bakal mengalami kesulitan ekonomi atau ambruk. Dari jumlah itu, 40 negera diperkirakan sudah hampir pasti ambruk.
“Ada salah satu negara terus terang minta dikirim minyak goreng karena stok habis. Jadi semua harus mempunya sense of crisis, dan jangan hanya berpikir makro tetapi secara mikro harus tahu,” tegasnya.
Terkait belanja negara, khususnya Presiden berpesa, untuk pemerintah pusat dan daerah agar mengingat tiga hal penting yakni, belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah, kedua juga harus mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi (economic growth) serta ketiga belanja secara efisien.
Jangan sampai, APBN senilai Rp 2.724 triliun dan 1197 triliun APBN untuk belanja barang impor bukan barang lokal. Apabila dibelikan barang impor, maka yang dapat nilai tambah adalah negeri lain, lapangan kerja untuk orang lain. “Saya minta BPKP harus kawal serius ini, dan harus berhasil. Saya tahun banyak Kementerian dan lemba tak beli lokal, alasan spesifikasi, kualitas, dan masih banyak alasan lainnya,” cetusnya.
Presiden juga memerintahkan BPKP untuk menghapus daftar 842 produk impor yang tayang di e-katalog karena sebetulnya produk tersebut sudah ada didalam negeri. “Coret itu 842 produk e-katalog kalau produk dalam negeri sudah ada,”tukasnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong semua pemda baik provinsi maupun kabupaten kota untuk memiliki e-katalog wilayahnya masing-masing. Dari 514 Kabupaten atau Kota, dan 34 provinsi baru tercatat 46 wilayah yang memiliki E katalog. Perkembangan terakhir sudah meningkat sebesar 143 pemda yang memiliki pedoman e-katalog dan diharapkan bisa semua produk lokal bisa masuk e-katalog.
Sementara, M Yusuf Aceh, Ketua BPKP melaporkan, sesuai perintah bahwa pemanfaatkan belanja pemerintah untuk memaksimalkan belanja produk dalam negeri dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi. “Hingga Triwulan I -2022 belanja masih didominasi impor, baik produk tayang maupun dalam transaksi. Perkembangan 13 Mei, 2022 produk lokal sudah meningkat meski masih didominasi produk impor.
Terkait pembelanjaan produk impor, berdasarkan validasi per 13 Juni 2022 dari Kementerian lembaga serta BUMN, menurut M Yusuf Aceh, berkomitmen sebesar Rp720,8 Triliun, sedangkan Realisasi Belanja Rp180,72 Triliun dari target Rp400 Triliun atau tercapai 45%.
“Banyak kendala seperti dalam tahap perencanaan, TKDN serta spesifikasi produk yang dibeli pemerintah . Tercatata sebenyak 842 produk impor yang dibeli tertera dalam e-katalog. Dari jumlah tersebut 560 produk impor beralasan lebih murah porsi 66%.”
M Yusuf Aceh menambahkan, perlunya dukungan industri lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan disisi lain, butuh dorong dari manajemen lembaga maupun korporasi dengan tetap mengacu tata kelola yang baik dan pengawasan efektif./
