JAKARTA, BisnisToday – Di tengah riuh rendah derap pembangunan, sebuah janji besar bagi jutaan keluarga yang masih “menumpang” di tanah airnya sendiri mulai menampakkan bentuk.
Presiden Prabowo Subianto tengah bersiap mengetuk palu keputusan untuk menghidupkan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).
Sebuah lembaga yang dirancang bukan sekadar sebagai birokrasi baru, melainkan sebagai pedang pemutus mata rantai persoalan hunian yang menahun.
Kabar ini berembus dari lisan Utusan Khusus Presiden, Hashim Joyohadikusumo.Pada sebuah Kamis yang cerah di pertengahan Januari 2026, Hashim menyingkap tirai rencana itu.
“Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R pekan depan,” ujarnya tenang, Kamis 15 Januari 2026.
Di jantung lembaga strategis ini, nama Fahri Hamzah mencuat ke permukaan.Sosok yang selama ini dikenal vokal di panggung politik itu, kini diberi mandat untuk meramu solusi atas kusutnya urusan perumahan nasional.
Meski nantinya akan memimpin BP3R, Fahri tetap akan memanggul amanah sebagai Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebuah rangkap tugas yang menandakan betapa krusialnya sinkronisasi kebijakan di era ini.
Menyatukan yang Terserak
Bagi pemerintah, BP3R adalah jawaban atas realitas pahit bernama backlog perumahan.
Selama ini, urusan membangun rumah bagi rakyat seringkali serupa melintasi labirin.Tersangkut di sekat-sekat institusi yang berbeda, mulai dari urusan tanah, perizinan, hingga urusan pembiayaan yang berbelit.
Fahri Hamzah, dalam sebuah kesempatan, mengisahkan dialog panjangnya dengan Presiden. Ada kegelisahan yang sama tentang hunian-hunian tak layak yang masih mengepung kota-kota besar.
“BP3R akan menyatukan urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pembangunan agar proses penyediaan rumah berjalan lebih cepat,” tutur pria asal Sumbawa tersebut.
Ia membayangkan sebuah orkestrasi di mana hambatan lintas sektor bisa diterobos dalam satu komando pusat.
Sebuah ikhtiar untuk memastikan bahwa “rumah layak huni” bukan sekadar frasa dalam buku pidato, melainkan hak yang benar-benar bisa digenggam masyarakat.
Jalan Sunyi Tanpa APBN:
Menariknya, BP3R dirancang untuk berdiri tegak tanpa menyusu pada APBN secara langsung.
Di tengah beban fiskal yang menantang, lembaga ini memilih jalan kreatif: skema pembiayaan campuran (blended finance).
Negara mengundang tangan-tangan investor untuk ikut membangun, dengan menggandeng Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai mitra tumpuan.
Fokusnya tajam; mulai dari penataan lahan, infrastruktur, hingga mimpi membangun hunian vertikal di tengah sesaknya kawasan urban.
Ini adalah upaya membedah kawasan kumuh dan memperbaiki sanitasi tanpa harus memperpanjang antrean birokrasi yang melelahkan.
Dari Aktivis ke Eksekutor:
Menaruh harapan pada Fahri Hamzah adalah menaruh harapan pada pengalaman.
Kariernya membentang panjang, mulai dari riuh jalanan sebagai aktivis Universitas Indonesia yang membidani kelahiran KAMMI pada gerakan Reformasi 1998, hingga tiga dekade mencicipi asam garam di parlemen.
Publik masih mengingatnya sebagai sosok yang kritis saat menjabat Wakil Ketua DPR RI.
Namun kini, ia berdiri di sisi lain meja—sebagai eksekutor kebijakan.
Bintang Mahaputra Nararya yang tersemat di dadanya sejak 2020 menjadi saksi atas pengabdian panjangnya di jalur legislatif.
Kini, ujian sesungguhnya menanti di BP3R. Mampukah sosok yang besar dalam dialektika ini mengubah tumpukan regulasi menjadi tumpukan batu bata yang membentuk dinding pelindung bagi keluarga-keluarga Indonesia?
Pekan depan, saat Presiden resmi mengumumkan kepengurusannya, sejarah baru di sektor perumahan akan mulai ditulis.
