JAKARTA, Bisnistoday- Sejumlah pakar ekonomi dan politik menuding bahwa pengelolaan utang negara dalam dasawarsa terakhir dilakukan secara ‘ugal-ugalan.’ Belum lagi, bagaimana mengenai sistem pelaporan utang tersebut yang kurang transparan kepada rakyat. Celakanya, akibat kebijakan segelintir pejabat, mengakibatkan seluruh rakyat di Indonesia harus menanggung renteng utang ribuan triliun.
Prof Dr Didik J Rachbini, mengatakan, anggaran APBN dewasa ini telah dikelola secara ugal-ugalan. Padahal, anggaran adalah sesuatu hal yang amat penting dalam mengukur perekonomian nasional, dan juga cermin dari birokrasi dan politik nasional.
“APBN adalah gambaran dari ekonomi nasional yang sehat atau tidak. Sebagai rencana keuangan, kesehatan APBN juga akan menentukan kesehatan dari ekonomi. Aspek yang rapuh dari APBN salah satunya adalah utang yang menggunung dan terus diwariskan oleh pemerintahan sekarang.”
Hal ini diungkapkan Didik J Rachbini, saat diskusi bertajuk “Evaluasi Akhir Tahun, Bidang Ekonomi, Politik dan Hukum” di Jakarta, Kamis (14/12).
Didik mengatakan, dalam evaluasi ekonomi politik APBN menjadi fokus, karena APBN adalah cermin kebijakan, perilaku politik dan ‘bandit-bandit’-nya. APBN bisa dipakai secara legal tetapi curang untuk alat politik, Pilpres dan Pileg dan lainnya.
Menurut Didik, Presiden ke depan hendaknya jangan meniru pengelolaan anggaran seperti sekarang. Sejak 2019 utang baru sudah mencapai Rp492,55 Triliun melalui penarikan utang dengan pengeluaran obligasi setiap tahun, beda dengan zaman Presiden SBY di mana penarikan utang/obligasi hanya Rp50 triliun tiap tahun.
“Utang digunakan untuk menutup defisit atau menambah anggaran yang dinamakan politik ekspansif dalam ekonomi.Tetapi di Indonesia menjadi politik korupsi karena digunakan secara ugal-ugalan dan dipakai macam-macam yang tidak jelas dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.”
Didik mencontohkan, saat 2020 di masa Covid 19, dalam satu tahun APBN membuat utang atau menerbitkan obligasi sebesar Rp1.686,22 triliun. Celakanya, justru pada saat covid tersebutlah politik bandit berjalan. Ternyata tidak semua dana tersebut digunakan untuk anggaran, sebagian digunakan untuk membayai pokok utang.
“Sehingga sampai kiamat Indonesia akan selalu mengambil utang di atas Rp1.000 triliun setiap tahun, atau bahkan lebih, jika tidak ada perubahan radikal.”
Catatan Bidang Politik
Didik mengatakan, dalam bidang politik, Paska reformasi sebenarnya praktik demokasi yang dijalankan dengan baik akan menjadi dasar fondasi bagi ekonomi uang baik. Namun, kemunduran demokrasi hampir satu dekade terakhir merupakan kendala bagi investasi yang akan masuk.
Demokrasi Indonesia bisa dikatakan telah masuk ke jurang, karena check and balances sudah mati. Dua pertiga rakyat memberi jempol kepada pemimpin dan elit menarasikan pujian dan ikut memimpin. Termasuk Goenawan Muhammad yang telah membangun kerajaan mitos tentang pemimpin orang baik. “Ternyata, setelah pemimpin saat ini cenderung menjadi otoriter, GM kecewa berat sampai menangis.”
“Parlemen menjadi lemah dan kurang inisiatif untuk membangun demokrasi dan ikut memusatkan kekuasaan menjadi monolitik, satu pusat kekuasaan mengendalikan semua hal, sosial, politik, bisnis dan lainnya.”
Menurut Didik, Parpol telah menjadi sarang oligarki, hampir semua tidak mempraktikkan demokrasi. Biang kemunduran demorkasi ada di partai politik, yang jelas harus diperbaiki ke depan.
“Upaya perpanjangan tiga periode adalah teror terhadap demokrasi yang sudah mundur dan masuk jurang. Tetapi media dan tekanan publik menyelamatkannya. Ketua PDIP harus diberi respek karena ikut menghalau kekuasaan me metamorphose kan dirinya untuk menjadi otoriter.”
Demikian juga, rule of law sudah rusak,kata Didik, padahal demokrasi dan rule of law adalah dua sisi dari mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Kini aturan main nyata telah diinjak-injak, dibelokkan, dipelintir semaunya kekuasaan. “Semua terjadi karena kekuasaan yang begitu kuat. Tidak ada check and balances,” cetusnya.
Kerapuhan Negara
DIdik berujar lebih lanjut, bahwa letak dari kerapuhan pilar demokrasi yang masuk jurang saat ini, karena sistem demokrasi yang dasarnya ditopang oleh dua pilar yakni pertama, aturan main, konstitusi, hukum, rule of law dan kedua, perilaku atau behaviour (pemimpin, masyarakat, publik, civil society, birokrasi).
Kedua, mendurut Didik, dari dua dimensi kepemimpinan di lapangan yakni dimensi riil dan persepsi yang dibangun dalam partai, leadership, pilpres, persaingan dan lainnya, publik awam dan trend umum lebih berperilaku memupuk persepsi menjadi fiksi-fiksi yang semakin tidak berpijak pada kenyataan rasional.
“Gabungan awam dan elit lalu terjerumus membangun fiksi-fiksi pemimpin dan lupa menjaga konstitusi, sehingga meski pemimpin melanggar konstitusi akan tetap disebut pemimpin baik dan dipilih. Check and balances lalu tidak menjadi penting hingga demokrasi mundur ke belakang.”
Jokowi New Otoritarian
Pada kesempatan yang sama, Prof Dr Didin S Damanhuri mengutarakan, pada periode kepemimpinan kedua Jokowi, tenyata telah dibangun semacam new otoritarian, yang dikawinkan dengan kartel ekonomi, lalu negeri ini terpenjara dengan mandegnya demokrasi yang tidak efektif. “Perekonomian Indonesia terancam oleh middle income trap, dan telah terjadi.”
Selain itu, menurutnya, pada sembilan tahun terakhir diamati telah muncul lima gejala new otoritarianisme. Yang Pertama, diawali oleh produksi narasi yang berdampak pada pembelahan, seperti isu intoleransi, radikalisme dan sebagainya. “Rupanya hal itu adalah pilar diawalinya membangun sebuah new otoritarianisme.”
Kedua, menurut Didin, Instrumen hukum juga telah dibangun untuk melumpuhkan lawan politik. Gejala itu telah diamati secara empiric dan didukung oleh beberapa riset. KPK atau Kejagung akan dipakai sebagai instrument untuk melumpuhkan lawan politik dan menyelamatkan kawan aliansi.
“Contoh kasus Harun Masiku yang tidak kunjung ditangkap dapat dijadikan contoh. Padahal secara teknis bisa dengan mudah dilakukan penangkapan. Tetapi kepada lawan politik, dengan gampang akan ditangkap dan diadili.”
Belum lagi, menurut Didin, dalam kasus kelangkaan minyak goreng, meski telah ditemukan enam kekuatan mafia CPO yang melakukan ekspor CPO ilegal (bukti valid sudah ditemukan oleh KPPU) yang sebetulnya sebagian diwajibkan untuk mensuply kebutuhan dalam negeri, ternyata yang dipecat adalah menteri yang sudah menemukan adanya gejala mafia minyak goreng. Kejaksaan Agung lalu menetapkan tersangka yang sebetulnya bukanlah pelaku utama.
Selain itu, Didin mengungkapkan, adanya penggunaan buzzer yang dibiayai oleh APBN untuk membunuh suara-suara kritis civil society, politisi di luar pemerintahan dll. Dan itu persisten dilakukan bahkan sebelum periode kedua, di mana suara kritis dibungkam oleh UU ITE dan lawan politik langsung dilaporkan. Untuk perilaku sama oleh kawan aliansi malah aman-aman saja.
Menurut Didin, hal lainnya yakni mematikan fungsi check and balances dengan membangun 81-85% koalisi gemuk di DPR, dan juga terlibatnya 6 parpol yang mendukung kekuasaan dan sangat efektif untuk mengamankan policy pemerintah untuk membangun infastruktur besar-besaran.
Seperti Kereta cepat Jakarta – Bandung, katanya, yang semula dimenangkan proyeknya oleh Jepang, tiba-tiba dialihkan ke Cina dengan pengaruh seorang petinggi pemerintahan, dan DPR diam saja. “Cost overrun dari kereta cepat diterima begitu saja, dan ditanggung oleh APBN, dan sekarang Indonesia terjebak untuk mencicilnya selama 30 tahun.”
Begitupun, pembangunan Infrastruktur, IKN dan Hilirisasi yang katanya diwariskan untuk negeri, padahal ketiganya masih sangat bisa diperdebatkan secara kritis. Contohnya dalam pembangunan smelter dari puluhan perusahaan smelter, ternyata dominasi perusahaan-perusahaan China sangat nampak, dan hampir melumpuhkan perusahaan nasional.
“Hilirisasi rupanya untuk menopang industrialisasi china karena manfaatnya untuk ke dalam negeri sangat kecil, termasuk datangnya TKA-TKA China.”
Demokrasi Dilingkupi Rasa Ketakutan
Dr. Hendri Budi Satrio, mengatakan, perjalanan situasi sosial politik 2023 sampai hari ini masih diwarnai oleh Pertama, rasa takut dari rakyat dalam menjalankan demokrasi. Rasa takut diharamkan dalam negeri demokratis karena bisa menghambat pikiran-pikiran kritis.
Hal lainnya, menurut Hendri, peran oposisi yang memang sampai hari ini tidak dirasakan dampaknya. Peran oposisi membuat demokrasi Indonesia melemah dan mundur. Akibatnya banyak aturan dan kebijakan pemerintah yang muncul dan merugikan rakyat sebagai akibat dari peran oposisi yang lemah. Misalnya penunjukan para penjabat bupati dan kepala daerah yang jelas-jelas memundurkan nilai demokrasi.
“Beberapa kebijakan yang muncul akibat dari oposisi yang lemah juga akhirnya dibuat Undang-undang misalnya UU Ciptaker, UU KPK, bahkan revisi UU ITE terbaru yang belum mewakili rasa dan nilai demokrasi itu sendiri.”
Menurut Hendri, suara moral terdengar semakin kecil saja gaungnya. Pengkhianatan terhadap amanat reformasi dalam kasus Mahkamah Konstitusi (MK/MKMK), yang membuat cacat Pilpres 2024 yang akhirnya harus diterima yang tidak mungkin diubah gara-gara demokrasi yang mundur.
Hal itu, lanjut Hendri, tentu membuat hasil Pilpres 2024 cacat dan harus ada tindakan untuk membuat Hasil Pilpres 2024 tidak cacat dan bisa mewakili suara rakyat keseluruhan.
Hendri mengatakan, metode politik saat ini terfokus pada distribusi sembako yang menjadi alat politik. Sembako Januari – Juni 2024 disinyalir sembako tidak didistribusi oleh Kemensos tapi oleh Badan Pangan. Hal diduga akan menjadi alat politik karena jika didistibusi oleh Kemensos akan menguntungkan Paslon Pilpres Ganjar – Mahfudz. Sembako telah menjadi menu utama kampanye dan secara bangga dibagikan.
Ia juga menyoroti, adanya pembangunan yang tidak relevan tapi dijadikan alat sandera politik bagi sosok-sosok parpol yang bermasalah secara hukum. Hingga memaksa dukungan politik didapatkan. Contohnya IKN dan kereta cepat.
“Penguasa meremehkan kemampuan intelektual dan nalar politik rakyat, dengan gimmick-gimick yang ada. Seolah-olah rakyat tidak berpikir kritis dan tidak mampu berpikir kritis demi kebaikan diri dan keluarganya.”
Ini, ujar Hendri, meniru model kampanye Bongbong Marcos dan Sarah Duterte yang mengenyampingkan sejarah dan menghindari debat jelas meremehkan kemampuan intelektual dan daya kritis rakyat yang dianggap hanya penerima sembako dan mudah dibohongi. Rakyat harus disadarkan agar cerdas dan kritis.
Pengamat politik ini menuturkan, ada dugaan pemaksaan kemenangan satu putaran untuk paslon Prabowo-Gibran dengan diksi-diksi/narasi masif tentang menang satu putaran. Agak sulit menemukan alasan bahwa pemaksaan satu putaran tidak akan terjadi. Kasus pelanggaran konstitusi di MK/MKMK, dipretelinya kejadian-kejadian hari ini di majalah Tempo dan masukan-masukan Paramadina, memang sulit sekali membantah tidak dipaksa satu putaran.
Tudingan Kemunduran Demokrasi
Ahmad Khoirul Umam.,Ph.D mengatakan, agak sulit saat ini melakukan asesmen terhadap kinerja demokrasi di Indonesia dengan narasi yang agak optimis. Dari semua instrument penilaian yang ada hampir semua mengonfirmasi bahwa telah terjadi kemunduran demokasi di Indonesia. Hampir semua international agencys dalam dan luar negeri mulai dari Transparansi International di mana saat ini sudah di penghujung tahun dan akan segera diterbitkan asesmen untuk Corruption Perseption Index di Indonesia, dengan 12-13 instrumen asesmen.
Pada beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang cukup siginifikan mengapa hal itu terjadi. Dari kajian Paramadina Public Policy Institute bekerjasama dengan USAID Washington Base yang melihat perkembangan demokrasi sejumlah development countries (El Salvadorr, Peru, Serbia dan Indonesia). Telah muncul pertanyaan mengapa dari sosok pemimpin negara yang terpilih secara demokrasi didukung oleh aktor-aktor demokrasi tapi justru melakukan langkah yang menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi.
Ternyata di Indonesia memang terjadi pelemahan demokrasi secara sistematis di semua layer. Secara umum, asesmen Paramadina fokus pada konteks faktor agencial atau faktor struktural. Jika melihat aktor Jokowi, maka terlihat itu berasal dari faktor agencial, tapi pada yang sama faktor struktural di mana elemen demokrasi secara umum telah alami pergeseran nilai yang hampir mirip dengan diagnose Paramadina Public Policy yang memakai analisa “kiri”, untuk menilai perkembangan demokrasi di Indonesia.
Hasilnya, kelompok Jeffrey winters, Vedi Hadiz, Rob Robison yang bercorak struktural mengakui bahwa praktik pelemahan demokrasi di new democratic environment, rata-rata terjadi politic of wealth events. Politik itulah yang kemudian menghilangkan sebuah konsep-konsep tentang kesejahteraan rakyat, keadilan yang hanya retorika belaka. Itulah yang kemudian disebut oleh kelompok strukturalis sebagai konsep Oligarki.
“Pertanyaan berikutnya, bagaimana jelang pemilu 2024? Peran oposisi dalam konteks kualitas demokrasi secara umum, memang hampir semua pilar mengalami pelemahan.”//
Jakarta, 15 Desember 2023
Oleh : Tim Redaksi
