Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat Bahari

JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan ribuan pulau yang dikelilingi lautan. Bentang laut yang lebih besar daripada daratan, menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia karena memiliki kepentingan untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan dan dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara. 

Guna menjawab tantangan tersebut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) menjelaskan kehadiran negara melalui Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat bahari. 

“Terdapat beberapa tantangan pokok, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN terus melakukan akselerasi legalisasi aset pulau-pulau kecil dan pulau terluar, melakukan penataan aset permukiman masyarakat di atas air, pemetaan sosial dan spasial wilayah adat, serta penataan akses masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam Seminar Nasional Maritim yang digagas oleh Aspeksindo, baru-baru ini. 

Kompleksitas permasalahan serta banyaknya aspek yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim, menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. “Saat ini, pengelolaan di wilayah pesisir, laut, pulau kecil, melibatkan banyak instansi. Dengan begitu, banyak lembaga yang berkecimpung di ketiga wilayah itu, sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Apabila semua stakeholders maritim bisa bersinergi, ini menjadi peluang. Namun, bisa menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya,” tuturnya. 

Sementara itu, cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia jadi salah satu fokus kerja Presiden Joko Widodo. Upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia juga merupakan salah satu visi utama pemerintah. 

“Terdapat pogram-program utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum keamanan, dan ekonomi, penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, pengembangan dan penguatan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversitas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan,” jelasnya. 

Wali Kota Samarinda yang sekaligus Ketua Umum Aspeksindo, Andi Harun, mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan pengelolaan potensi maritim yang ada meskipun dirasa belum maksimal. “Pengelolaan potensi maritim sudah dapat dirasakan masyarakat meskipun belum secara signifikan. Ini ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal,” kata Andi Harun 

Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. “Saya berharap dengan diadakannya seminar kali ini, mampu menjadi roadmap untuk menjembatani pembangunan ekonomi antara kawasan darat, kawasan pesisir, dan kepulauan,” tambahnya./ADV