Siapa Raja Keraton Solo Selanjutnya? Menanti Kepastian di Tengah Dua Klaim Tahta

JAKARTA, Bisnistoday – Keraton Kasunanan Surakarta kembali menjadi pusat perhatian publik. Setelah wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, muncul dua agenda penobatan dalam waktu hampir bersamaan sebuah dinamika yang mengingatkan publik pada sejarah panjang polemik suksesi di tubuh Keraton Solo. Pertanyaan pun menyeruak: siapakah yang akan benar-benar diakui sebagai raja berikutnya? KGPH Hangabehi atau Gusti Purboyo?

Peristiwa pertama terjadi ketika sebagian keluarga inti dan kerabat dekat keraton menobatkan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV. Penobatan ini bukan tanpa dasar. Hangabehi selama ini dikenal dekat dengan lingkungan dalam keraton, terlibat langsung dalam sejumlah upacara adat, dan dianggap oleh sebagian bangsawan keraton memiliki legitimasi genealogis yang kuat. Bagi pendukungnya, Hangabehi adalah sosok yang paling siap melanjutkan tahta dan memastikan keberlanjutan tradisi Kasunanan Surakarta.

Namun gelombang kedua muncul dengan rencana Jumenengan Dalem Nata Binayangkare untuk Gusti Purboyo, yang juga mengklaim gelar PB XIV. Purboyo bukan nama asing. Ia dikenal luas di masyarakat sebagai figur yang berpengalaman di pemerintahan dan memiliki rekam jejak birokrasi yang solid. Bagi para pendukungnya, pengalaman luas Purboyo di luar keraton justru menjadi modal penting untuk memodernisasi manajemen kesultanan, menjaga relevansi keraton di era kontemporer, dan menjembatani hubungan antara tradisi serta tata kelola modern.

Dua penobatan ini mencerminkan friksi lama dalam struktur internal keraton: tarik-menarik antara legitimasi tradisional dan tuntutan modernisasi. Masing-masing pihak membawa narasi, pendukung, serta argumen genealogisnya sendiri. Tak pelak, masyarakat luas pun ikut hanyut dalam perdebatan, terutama karena posisi raja di Keraton Solo tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga terkait dengan pelestarian budaya Jawa dan hubungan dengan pemerintah.

Dalam perspektif publik, perpecahan suksesi justru menghadirkan kekhawatiran lebih besar: jangan sampai Keraton Surakarta, sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, kembali terjebak dalam konflik berkepanjangan yang dapat menggerus wibawa institusi budaya itu sendiri. Banyak pihak berharap agar kedua kubu dapat menemukan titik temu, atau setidaknya kesepakatan yang tidak mengorbankan keharmonisan keraton.

Pada akhirnya, jawabannya bukan semata-mata siapa yang “paling berhak” menurut garis keturunan, tetapi siapa yang mampu merawat keutuhan keraton, menjaga marwah budaya, dan mengkonsolidasikan dukungan internal. Pertanyaan mengenai siapa yang layak menjadi PB XIV belum terjawab. Namun satu hal jelas: masa depan Keraton Surakarta bergantung pada kemampuan para bangsawannya untuk meletakkan kepentingan keraton di atas kepentingan individu.

Di tengah dua klaim dan dua panggilan tahta, publik menunggu akhir cerita, sebuah babak baru dalam sejarah panjang Kasunanan Surakarta.

Jakarta, November 2025

Tim Redaksi