JAKARTA, Bisnistoday- Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri menyebutkan, berdasarkan rencana kerja pemerintah, pada tahun 2022 ada tiga proyek perkeretaapian yang menjadi prioritas.
Ketiga proyek prioritas tersebut, pertama pembangunan sistem kereta api Makassar-Parepare pada segmen Marros-Kabupaten Barru sepanjang 59,6 kilometer dan siding KA Mangilu-Tonasa sepanjang 1,5 kilometer.
Kedua, pembangunan kereta api kecepatan tinggi di Pulau Jawa yakni Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung.
Dengan jenis pekerjaannya antara lain penataan emplasemen Stasiun Padalarang dan Stasiun Bandung untuk konektivitas Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), pendampingan pelaksanaan perancangan dasar jalur KA tambahan Jakarta-Surabaya, dan fasilitas operasi Stasiun Padalarang.
Proyek ketiga, pengembangan sistem angkutan umum massal di enam wilayah metropolitan, yakni pembangunan jalan KA layang Medan-Binjai di kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro, kemudian double track Kiaracondong-Cicalengka di Bandung Raya, dan sejumlah proyek fasilitas perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.
“Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendapatkan pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp6,72 triliun. Kemudian, dalam rangka mitigasi dampak dari Covid-19, terdapat automatic adjustment sebesar Rp155,93 miliar,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (9/2).
Lebih lanjut, Zulfikri menyampaikan selain pembangunan dan peningkatan prasarana perkeretaapian, pihaknya juga memprioritaskan program pelayanan kereta api perintis di sejumlah daerah.
Di antaranya, subsidi perintis lintas Krueng Geukeuh-Kuta Blang, Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, Binjai-Besitang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, KA Bandara Internasional Minangkabau, subsidi LRT Sumatera, subsidi perintis KA Makassar-Pare pare, dan subsidi perintis lintas Purwosari-Wonogiri.
“Kami akan mempercepat pelaksanaan program dengan berkoordinasi dengan semua stakeholder. Selain itu, juga meningkatkan kualitas belanja agar efisien serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal,” ujarnya./
