JAKARTA, Bisnistoday – Komunitas pengguna jalan tol mengaku keberatan atas kenaikan tarif tol di berbagai kota yang terus membubung tinggi. Bahkan sekarang, biaya tarif tol lebih tinggi ketimbang biaya bahan bakar.Untuk itu, regulasi jalan tol bakal digugat melalui judicial review ke Makamah Konstitusi (MK).
“Tunggu saja, akan ada yang menggugat melalui judicial review atas kenaikan tarif tol seenaknya saja. Ini akan disiapkan materinya, tunggu saja,” ungkap Uchok Sky Khadafi Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) di Jakarta, Senin (8/8).
Uchok mengatakan, UU No.38/2004 tentang jalan serta PP No.15 tahun 2005 yang terjadi perubahan keempat PP No.17 tahun 2021, lebih berpihak kepada investor. Tarif yang tinggi supaya menarik investasi yang kenyataanya tidak berhasil menarik investor. “Yang bangun tol tetap saja BUMN juga. Artinya juga yang bangun tetap pemerintah,” cetusnya.
Sejumlah tarif tol yang dinilai masuk jajaran tarif tol termahal diantarnaya, tarif tol Cikopo-Palimanan Rp102 ribu untuk Golongan I; Golongan II Rp153.000; Golongan III Rp204.000; Golongan Iv Rp255.000; dan Golongan V Rp306.000.
Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,50 kilometer dengan tarif Rp57.500 untuk jenis kendaraan golongan I. Sedangkan untuk jenis golongan II dikenakan tarif yaitu Rp86.500; Golongan III Rp86.500; Golongan IV Rp115.000; dan Golongan V Rp115.000.
Sedangkan tarif Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km untuk kendaraan Golongan I dikenakan sebesar Rp86.000; Golongan II sebesar Rp129.000; Golongan III Rp129.000; Golongan IV Rp172.500; dan untuk Golongan V Rp172.500.
Tol Solo-Ngawi juga termasuk mahal, dengan tarif sebesar Rp104.000 untuk Golongan I. Sedangkan golongan II tarifnya adalah Rp156.000; Golongan III Rp156.000; Golongan IV Rp208.000; dan Golongan V sebesar Rp208.000.
Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung dengan panjang sekitar 189,2 km. untuk golongan I dikenai tarif Rp170.500; Golongan II Rp255.500; Golongan III Rp255.500; Golongan IV Rp341.000, dan Golongan V Rp341.000.
Uchok menegaskan, pemerintah diminta untuk menyediakan jalan tol yang murah dan terjangkau kepada masyarakat. Ini agar transportasi antar wilayah lebih lancar bukan malah sebaliknya. “Kalau tarif tol tidak mencekik, maka harga-harga barang juga lebih terjangkau. Angkutan logistik utamanya lebih lancar.”
Kebijakan pemerintah terkait investasi jalan tol ini, lebih berpihak kepada kapitalis bukan terhadap masyarakat. “Bagaimana implementasinya, tarif sudah mahal, terus yang bangun juga pemerintah, melalui BUMN. Ini gimana? Terus tarifnya naik seenaknya saja.”
Sebenarnya, lanjut Uchok, aturan yang nyata adalah apa yang terjadi di masyarakat. Selayaknya, pemerintah lebih menuruti apa permintaan masyarakat yang keberatan, ketimbang investor. ”Kita sudah siapkan draft-nya, gugat ke MK, ditujukan pemerintah serta DPR. Jalan tol ini penting, bukan melancarkan, malah menghambat tranportasi logistik.”
Uchok juga menyoroti, gaji direksi pada komisaris BUMN Jalan tol telalu tinggi. Ironisnya, jalan tol yang dikelolanya banyak berlubang, kerusakan disana sini. Disisi lain, masyarakat tetap saja membayar mahal dan kerugian onderdil kendaraan pengguna tol belum diperhitungkan.
Belum lagi, tambah Uchok, mempertanyakan peran pengawasan, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)? Selama ini BPJT yang seharusnya lebih lantang melakukan sosialisasi hasil pengawasan, malah tak ada suaranya. “Bubarin saja BPJT, tak ada gunanya. Malah ada persoalan di internal, tak ada kelanjutannya.”/
