PONTIANAK, Bisnistoday – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dalam transaksi di Bursa CPO Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan transaksi di Bursa CPO Indonesia agar semakin likuid, dipercaya, dan mencerminkan harga pasar. Hal itu disampaikan Plt. Kepala Bappebti Kasan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi Bursa CPO Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (4/7).
“Kami mengajak para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi melalui Bursa CPO Indonesia. Pelaku usaha CPO diharapkan untuk tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun sepenuhnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia,” ujar Kasan.
Kasan menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membentuk harga acuan yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, agar harga acuan biodiesel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi lebih akurat. Harga acuan yang terbentuk dapat digunakan sebagai pembobot harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.
“Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi rujukan untuk penetapan harga TBS dan biodiesel. Untuk itu, kami berharap Kementerian Pertanian mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TBS. Selain itu, Kementerian ESDM juga diharapkan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga acuan biodiesel,” ungkap Kasan.
Menjadi Rujukan Harga Pasar
Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menyatakan, tujuan pembentukan bursa CPO adalah untuk penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat membentuk harga CPO yang menjadi rujukan di pasar domestik maupun internasional. Hal tersebut karena harga yang tercipta di Bursa CPO Indonesia diperoleh secara transparan, adil, dan sesuai dengan waktu nyata.
Olvy melanjutkan, Bursa CPO Indonesia dibentuk berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk membentuk acuan harga melalui bursa berjangka.
Gencar Lakukan Literasi
Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi mengatakan, manfaat adanya Bursa CPO Indonesia harus terus disebarluaskan kepada seluruh pelaku usaha CPO. Untuk itu, ICDX berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan literasi kepada para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia.
“Kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialiasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX untuk implementasi Bursa CPO di Indonesia. Para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Pontianak diharapkan memahami manfaat dan mekanisme transaksi perdagangan CPO melalui bursa sehingga semakin banyak pelaku usaha yang bertransaksi CPO di bursa,” ujar Fajar.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI Manumpak Manurung mengharapkan anggota GAPKI untuk turut aktif dalam bertransaksi dan menjadi anggota bursa. Hal ini agar para anggota GAPKI ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa.
“Kalimantan Barat memang menjadi produsen CPO terbesar kedua setelah Riau. Namun, belum banyak pelaku usaha yang ikut mendorong harga dalam Bursa CPO Indonesia. Kami berharap anggota GAPKI aktif bertansaksi agar ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa,” ungkap Manumpak./
