JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintahan baru harus mengevaluasi kembali penggunaan utang yang menggunung selama sepuluh tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Jangan sampai utang semakin tidak terkendali, dan apalagi digunakan tidak secara optimal terlebih untuk bancakan.
“Beban utang per tahun sekitar Rp800 triliun, bergerak melesat dari sepuluh tahun sebelumnya. Hutang ini jangan lantas dipisahkan dari pemerintahan ke pemerintahan, dengan maksud sendiri-sendiri. Ini harus menjadi tanggungjawab bersama. Terlepas dari itu, prinsipnya hutang itu harus dibayar dari produktifitas hutang itu sendiri,” tegas Rizal Taufiqurahman, Head of Center of Macro Economic and Finance, INDEF saat diskusi “Evaluasi 10 Tahun Jokowi Bidang Ekonomi” di Jakarta, Selasa (27/8).
Ia berpandangan, bahwa perlu diingat hutang yang besar tersebut dibayarkan dengan menggunakan APBN. Karena itu, kedepan pemerintahan baru harus segera mengevaluasi hutang-hutang pemerintah. Terlebih kondisi perekonomian Indonesia masih dihadapkan banyak tantangan ke depan.
“Kinerja ekonomi belum produktif, harus dihadapkan kewajiban utang yang tinggi. Sehingga restrukturisasi ekonomi menjadi pilihan, serta renegosiasi utang sangat penting, terutama yang jatuh tempo termasuk besaran bunganya.”
Tidak hanya itu, lanjut Rizal, termasuk pengalokasian utang harus dikonsultasikan bersama dengan kreditor, kendati memang ada penggunaan utang untuk kebutuhan strategis dan teknisnya. Karena itu, pemerintah mendatang harus memiliki perencanaan pembangunan dan pembiayaan yang baik. Terutama bagi program pembiayaan infrastruktur yang mana harus bisa menghasilkan nilai tambah.
Menurut Rizal, guna memperbaiki kinerja perekonomian, pemerintah harus menggenjot produktifitas industri nasional. Ini penting untuk memperbaiki ratio utang dibanding PDB nasional. Produktifitas harus dipacu agar perekonomain terus menggeliat terutama yang memberikan kontribusi besar ekonomi adalah sektor manufaktur.
“Industri manufaktur ini harus gas pool memacu produksi. Selain pengaruhnya terhadap PDB tinggi juga sektor manufaktur memiliki nilai tambah ekonomi berlipat-lipat.”
Sektor Manufaktur Kunci Perekonomian
Eisha M. Rachbini, Program Director, INDEF mengatakan, sektor menufaktur berperan sentral bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja, sektor manufaktur terjadi goncangan dan tekanan akibat perlambatan ekonomi global.”Banyak PHK dimana-mana, bisa dilihat dari peran sektor menufaktur yang melambat.”
Kinerja sektor manufaktur yang terganjal ini, lanjut Eisha, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa beranjak dari sekitar 4%-5% saja. Sektor manufaktur menurun, akibat penurunan permintaan ekspor karena perlambatan ekonomi global.
“Terutama untuk tekstil, daya saing terus melemah walaupun dulunya sempat berjaya, perekonomian global juga tertahan, bahkan ada yang berpandangan industri tekstil ini, sebagai sunset industry.”
Eisha menambahkan, bahwa berbagai faktor yang dihadapi industri tekstil seperti tenaga kerja, modernisasi teknologi serta input bahan baku yang masih menggantungkan impor. Adanya depresiasi nilai tukar rupiah juga akan menambah terpuruknya sektor tekstil.
“Mungkin selama pandemic masih bisa ditahan beban operasionalnya, namun biaya operasional makin menggila, impor bahan baku dan logistik menambah struktur biaya naik. Awalnya margin masih bisa menutupi, namun lama-lama tak mampu menanggung, sehingga harus mem-PHK,” tambahnya.
Kondisi perekonomian yang berat ini, lanjut Eisha, untuk jangka pendek bahwa pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah harus tetap menjaga daya beli dengan menyiapkan subsidi dan memberikan peluang pencari kerja baru.
“Tidak hanya itu, harus ada rescaling dengan pekerjaan baru, dengan menghadirkan akses berbagai pusat pelatihan untuk sektor usaha baru. Dan jangka panjang, ciptakan iklim investasi yang menarik dan tetap fokus pembukaan lapangan kerja.”/
