JAKARTA, Bisnistoday – Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabumingraka baru saja melantik 48 Menteri serta Pimpinan Lembaga Negara. Sejumlah kementerian lama dipecah menjadi beberapa kemeterian agar terfokus dalam bekerja. Yang menjadi persoalan apakah lembaga baru dan lama mampu juga beradaptasi agar eksekusi kebijakan bisa cepat yang diharapkan?
“Yang harus diperhatikan dengan gemuknya organisasi itu, timbul pertanyaan, siapa yang akan menjadi dirigennya? Sepertinya dengan susunan organisasi seperti itu, rasanya sulit untuk membuahkan Kebijakan-Kebijakan Yang Sesuai Dengan Keinginan,” Ungkap Ekonomi Senior Indef, dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran”, baru-baru ini di Jakarta.
Menurut Avikiani, kabinet gemuk oleh Presiden Prabowo bisa dilihat sisi positifnya, pertama bahwa Prabowo, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Paling bahaya kalau presiden adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kedua, tampaknya faktor stabilitas adalah hal yang diutamakan oleh Prabowo. “Mengakomodasi semua orang yang membantu. Dua hal itu nampaknya yang diutamakan supaya tidak mengganggu organisasi.”
Tiga hal pula fokus kerja kabinet Merah Putih ini, yakni misalnya Kemandirian Pangan dan Energi serta Penerapan Hilirisasi. “Nah, padahal ketiganya adalah masalah-masalah yang luas spektrumnya. Apa yang mau didahulukan?”
Misalnya, kemandirian pangan, apa yang dimaksud? apakah harus memproduksi sendiri di dalam negeri, atau memang mana yang akan dilakukan di Indonesia, mana yang dari impor. Persepsi umumnya orang, jika kemandirian pangan maka semuanya dilakukan di dalam negeri. “Itu membutuhkan fokus dan konsentrasi pelaksanaan program.”
Hal lainnya seperti, Makan Bergizi Gratis, bahwa Program ini harus dikawal dengan benar. Jangan sampai membuat lahan korupsi baru, dan korupsinya lebih terdistribusi. Karena masing-masing daerah akan berkontribusi terhadap makan bergizi gratis. “Harga tender Makan Bergizi Gratis tetapi diminta dibuat hanya Rp7,500,-, sehingga konon banyak catering mundur dan tidak sanggup.
Segera Benahi Sektor Informal
Aviliani mengatakan, sektor informal juga harus diperbaiki agar pendapatannya layak untuk hidup. Data yang ada, golongan penduduk miskin dan rentan, angka pengeluaran hidup sehari-harinya saat ini sudah lebih dari 64 % dari pendapatannya. “Agak susah untuk mengonsumsi yang lain. sehingga pendapatannya yang harus ditingkatkan.”
Begitupun, lanjut Aviliani, bahwa kelas menengah dan kesempatan kerja di mana kesempatan kerja kini relative semakin kecil karena digitalisasi yang mempengaruhi efisiensi dan sejak covid cenderung banyak perusahaan tutup dan tidak beroperasi lagi. “Kementerian UMKM yang harus membangun entrepreneurship kembali, yang sejak dulu hanya banyak diomongkan.”
Selanjutnya, tambah Aviliani, kemampuan pemerintah untuk memberdayakan di mana ada keinginan tumbuh 6-8% pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan 8% sekiranya terlalu optimis tinggi. Selama ini yang diketahui proyek-proyek lebih banyak pada penugasan BUMN sedangkan kemampuannya terbatas.BUMN mensubkon lagi ke swasta sehingga margin swasta menjadi semakin kecil, dan kadang tidak dibayar.
“Perlu swasta didahulukan, yang mana jika swasta tidak mampu baru BUMN. Itu agar kelas menengah bisa kembali survive.”Masih ada beberapa catatan penting lagi, tambah Avilini, untuk kemandirian energi. Roadmapnya saja selalu diganti-ganti yang bergerak sangatlah lambat./
