Program MBG Dinilai Belum Mampu Mendongkrak Ekonomi Rakyat Kecil

JAKARTA, Bisnistoday – Pengemat ekonomi menilai selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mampu mendongkrak ekonomi rakyat kecil terutama usaha mikro. Pasokan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum benar-benar terhubung dengan petani, peternak ataupun nelayan lokal.

“Salah satu tujuan MBG adalah memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat setempat. Pasokan bahan baku yang dibutuhkan SPPG belum sepenuhnya terhubung dengan pemasok dari petani, peternak dan nelayan lokal,” ungkap  Dr. A. Hakam Naja, Ekonom INDEF Center for Sharia Economic Development di Jakarta, Minggu (26/7).

“Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat dan daerah serta kelompok usaha kecil setempat menjadi kunci dari keberhasilan program MBG ini.”

Ia mengingatkan, jangan sampai manfaat dan keuntungan dari program ini hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar dan para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok makanan baik di pusat maupun daerah

Hakam Naja menuturkan, lembaga BGN cenderung berorientasi menghabiskan anggaran yang tersedia dan penyerapan anggaran dimasukkan sebagai salah satu ukuran kinerja. Semakin besar anggaran dibelanjalan semakin baik penilaian kinerjanya. “Inilah salah satu penyebab terjadinya bancakan proyek pada korupsi di BGN.”

Padahal pengelolaan anggaran saat ini sudah berubah menjadi money follow program: dana dialokasikan merujuk pada program dan berorientasi pada hasil nyata dan danpak langsung pada masyrakat meski dilaksankan oleh berbagai instansi.

Tingkatkan Profesionalisme

Hankam Naja mengatakan, pembenahan tata kelola, profesionalisme  dan peningkatan integritas seluruh insan BGN mesti jadi prioritas pertama. Seluruh jajaran BGN mesti menandatangani pakta integritas untuk menjalankan tugas dengan profesional, amanah  dan tidak melakukan pelanggaran, korupsi serta tidak memiliki kaitan dalam bentuk apapun dengan kepemililan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rumor yang santer beredar di masyarakat bahwa banyak jajaran BGN merupakan pemilik atau terkait dengan kepemilikan SPPG mesti segera dibersihkan secara tuntas. Penting dipastikan mulai saat ini ke depan tidak ada lagi SPPG yang dimiliki atau terkait dengan seluruh jajaran BGN. Ini langkah awal menuju lembaga dengan tata kelola yang baik (good governance) dan nol korupsi ( zero corruption).

Menurutnya, agenda nol keracunan dan peningkatan kualitas gizi makanan serta terjamin kehalalannya perlu dicanangkan. Jadi tiga sertfikasi yang wajib diadakan yaitu Sertifikat Laik Hiegene dan Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikasi Halal mesti ditegakkan dengan konsisten.

“Standar gizi, proses pemilihan bahan makanan, pemasakan, pengemasan, pendistribusian, kehalalan sampai kebersihan dan pengolahan limbah SPPG tidak bisa lagi ditawar-tawar.”

Penghematan Anggaran

Hankam Naja menyinggung tentang anggaran jumbo BGN dalam APBN 2026 dengan pagu awal sebesar Rp268 triliun turun menjadi Rp229 triliun setelah dilakukan langkah efisiensi. Dengan jumlah penerima manfaat 62,7 juta orang turun dari target semula 82,9 juta untuk siswa, ibu hamil & menyusui, balita dan lansia. Berdasarkan penghitungan satuan anggaran awal saja yaitu Rp3,2 juta per orang per tahun, mestinya anggaran bisa diturunkan menjadi Rp200 triliun.

“Terlebih setelah dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang mestinya anggaran BGN pada tahun 2026 cukup menggunakan dana sebesar Rp160 triliun. Langkah yang perlu ditempuh antara lain dengan menghitung ulang hari pelayanan MBG yang selama ini 313 hari (BGN, 2026) menjadi cukup 208 hari untuk sekolah yang libur Sabtu dan Ahad,” urainya.

Ia menambahkan, tentu saja efisiensi bisa pula dilakukan jika pengadaan: 21.801 unit motor listrik, 31.000 unit tablet, 5.400 unit TV senilai total Rp2,2 triliun yang telanjur dibelanjakan dan jadi ajang korupsi bisa dipindahkan ke anggaran Kementerian/Lembaga lain yang akan memanfaatkan perangkat tersebut./