JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dinilai gagal menangani perkara perampasan lahan, Kekerasan, praktik Penambangan Ilegal dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Praktik ini sudah berlangsung sejak 2012 hingga saat ini.
Berbagai laporan dari pemilik lahan yang sah, yaitu PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB), juga, para pekerja SKB, keluhan warga sekitar, tidak kunjung ditanggapi oleh berbagai institusi dan pejabat negara, seperti DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, DPR RI (Komisi III), Komnas HAM, Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, tak kunjung direspon.
“Aduan soal perampasan lahan, pemidanaan yang dipaksakan, kerusakan lingkungan kalah. Dan praktik penambangan oleh GPU berjalan terus. Terakhir bahkan kekerasan terjadi terhadap pihak keamanan SKB,” kata Kuasa Hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia, Haris Azhar Azis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/02).
Secara Hukum, lanjut Hari Azhar, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutus bahwa PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) adalah Pemilik hak atas tanah seluas 3.859,70 hektare (ha). Hal ini membuktikan secara sah dan tepat bahwa praktik bisnis tambang GPU adalah ilegal. Akan tetapi, sayangnya, negara justru diam, bahkan melindungi dan menikmati retribusi-retribusi dari praktik penambangan GPU.
“Kami meminta agar Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian RI) bertindak tegas dan bertanggung jawab mengamankan hak-hak setiap warga, hak para pekerja, hak korban kekerasan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kaitan pelanggaran ham disektor bisnis yang dilakukan oleh PT GPU,” tegas Hari Azhar.
Menurut Hari Azhar, sikap diam Kementerian ESDM dan Kepolisian RI justru merupakan indikasi keterlibatan dan fasilitator terhadap praktik pelanggaran HAM ini. Kedua institusi ini seharusnya tidak membiarkan kerusakan dan penambangan tanpa izin di atas tanah PT SKB yang terus terjadi.
“Untuk itu, kami mendesak Kementerian ESDM dan Kepolisian RI untuk, pertama, Melakukan rangkaian upaya menghentikan aktivitas penambangan PT GPU di atas tanah PT SKB tanpa izin: Kedua, Khusus Kepolisian RI agar menjalankan proses penegakan hukum pidana terhadap PT GPU secara adil atas pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi pada PT SKB. Ketiga, Komnas HAM, segera melakukan investigasi ke lokasi penambangan dan berbagai tindakan intimidasi kepada para pekerja PT SKB,” pungkas Hari Azhar.
Segera Tinggalkan
Sementara itu, Kuasa Hukum PT SKB lainnya, Muhammad Al Ayyubi Harahap, mendesak PT Gorby Putra Utama segera meninggalkan lahan milik PT SKB. Hal ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan PT Gorby Putra Utama (GPU). Pengadilan memutuskan untuk menolak kasasi terkait Pembatalan SK Menteri ATR/BPN No. 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/VI/2023 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 00146/MUBA.
Ia mengatakan bahwa dengan putusan MA tersebut, pihaknya telah terbukti berhak untuk menggunakan lahan seluas 3.859,7 hektare (ha) di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. ”Putusan kasasi ini secara hukum merupakan putusan pengadilan tingkat terakhir,” katanya.
Ayyubi Harahap, juga mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas. “Kami meminta Kementerian ESDM dan Polri untuk segera menghentikan aktivitas tambang PT GPU di lahan PT SKB yang tidak memiliki izin. Selain itu, kami menuntut Kepolisian RI untuk menegakkan hukum secara adil terhadap PT GPU atas berbagai pelanggaran pidana yang terjadi. Kami juga meminta Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi terhadap intimidasi yang dialami para pekerja PT SKB serta aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan,” pungkasnya./
