JAKARTA, Bisnistoday- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pusat segala urusan pemeritahan, hingga anggaran Kementerian dan Lembaga terkuras hingga titik nadir. Praktis APBN hanya untuk gaji ASN, sedangkan program kerja masing-masing kementerian dan lembaga dipangkas habis.
“Ya kalau tidak ada anggaran di Kementerian atau Lembaga, sama saja menggaji ASN tapi tak ada pekerjaan alias pengangguran. Selayaknya Presiden Prabowo segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG, masih belum optimal, jangan main gelotorin anggaran besar!” cetus Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin (3/2).
Uchok mengingatkan, pemerintah tidak boleh gegabah menggelontorkan anggaran untuk Program MBG, tanpa menyodorkan keefektifan pelaksanaannya. Sampai sekarang, pelaksanaan MBG ini masih belum ketemu chemistry yang tepat. “Coba saja, berapa anak yang mau makan di kelas? Sedangkan mereka juga tidak berlatar belakang keluarga miskin. Sama saja menggarami laut,” cetusnya.
Belum lagi, apabila program MBG dilaksanakan SMP hingga SMA sederajat, bagaimana mempertanggungjawabkannya. “Padahal, kalau untuk kecerdasan otak dan hindari stunting itu malah penting untuk ibu hamil, sampai masa melahirkan. Serta masa pertumbuhan masa balita. Ini yang penting, bukan yang sudah gede dikasih gizi, tak banyak membawa perubahan,” cetusnya.
Belum lagi, lanjut Uchok, yang katanya Program MBG ini untuk mendorong geliat UMKM, namun kenyataanya malah sebaliknya, jajanan kantin sudah dimasak sulit terjual. Demikian juga program ini akan mendorong usaha UMKM sekitar sekolah, tetapi kenyataanya, pasokan MBG juga dari vendor lain.
”Jangan sampai yang niatnya baik, untuk mengurangi stunting malah membuat ekonomi nasional merosot, karena program tak efektif dilaksanakan. Jadi Program MBG untuk tumbuhkan ekonomi rakyat, masih tanda tanya besar.”
Pemangkasan Anggaran
Disisi lain, sudah terlanjur tegas Uchok, anggaran Kementerian /Lembaga terkuras habis untuk program ini. “Ada Kementerian hanya tinggal mengerjakan anggaran 20% dari semula. Sedangkan jumlah ASN masih saja sama, ini malah bukannya pemborosan!”
Uchok mendesak Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi pelaksanaan Program MBG di berbagai wilayah. Bukan persoalan niatnya baik, tetapi pelaksanaanya harus mendapat perhatian serius pemerintah.” Jangan tergesa-gesa, pangkas anggaran sana-sini. Tapi pelaksanaanya masih compang-camping.”
Seperti diketahuo, dalam draft usulan efisiensi anggaran Kementerian/ Lembaga tahun Anggaran 2025/2026 tercatat beberapa kementerian yang terkena pangkas sangat besar. Melalui efesiensi ini, pemerintah menghemat anggaran hingga Rp256,1 Triliun, dengan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga tinggal Rp 3.093 Triliun.
Sejumlah kementerian/lembaga yang terkuras anggaran seperti Kementerian PU dari usulan Rp101 Triliun hingga tinggal Rp 29,6 triliun. Demikian juga, kementerian Kemendikti Sains dan Teknologi dari Rp57,6 Triliun tinggal Rp 35,1 triliun. Hal serupa terjadi di Kementerian Perhubungan dari Rp31,4 triliun hanya tinggal Rp 13,6 Triliun. “Mayoritas Kementerian lembaga dipangkas tragis, untuk biayai proyek terburu-buru”/
