JAKARTA, Bisnistoday – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan mendesak pemerintah agar kebijakan revitalisasi ruang publik tidak lagi berujung pada penggusuran tanpa solusi. Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP APKLI
Perjuangan, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., saat melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, Ali Mahsun bersama jajaran pengurus pusat serta perwakilan DPW dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur memaparkan berbagai persoalan yang kini dihadapi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
“Kami menolak keras penggusuran yang tidak menghadirkan solusi. Revitalisasi ruang publik harus disertai kebijakan afirmatif. Pemerintah daerah perlu menyediakan kuota minimal 30% area di alun-alun, taman, atau ruang publik lain bagi pedagang kecil,” tegas Ali Mahsun.
Ali mencontohkan kasus di Kabupaten Bekasi, di mana ribuan pedagang yang menempati bangunan liar (Bangli)digusur tanpa penataan kembali yang manusiawi dan berkeadilan. Ia menilai, langkah semacam itu justru menambah jumlah pengangguran dan mempersempit ruang hidup rakyat kecil.
Selain soal ruang publik, Ali juga menyoroti masalah akses permodalan yang semakin sulit dijangkau oleh PKL dan UMKM. Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan membayar cicilan akibat penurunan daya beli dan meningkatnya biaya hidup pasca pandemi.
“Banyak PKL dan UMKM menunggak bukan karena malas, tetapi karena situasi ekonomi yang menekan. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan penagihan keras,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah segera merealisasikan PP 47/2024 tentang penghapusan utang satu juta UMKM, sekaligus melonggarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK agar pelaku usaha kecil kembali bisa mengakses kredit.
Ali menilai, saat ini plafon kredit untuk PKL dan UMKM yang hanya berkisar 19% dari total kredit nasional masih terlalu kecil untuk menopang ekonomi rakyat.
Dukung Perjuangan APKLI
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan APKLI Perjuangan.“Kami akan menampung dan membawa aspirasi ini ke pembahasan di Komisi VI. Negara harus berpihak kepada pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar Darmadi.
Darmadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan organisasi rakyat seperti APKLI Perjuangan agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama antara APKLI Perjuangan dan Komisi VI DPR RI untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat kecil—terutama pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia./
