PADANG, Bisnistoday – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendorong implementasi Sistem Resi Gudang (SRG). Bappebti melakukan pertemuan teknis SRG yang kali ini diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat, kemarin.
“Dengan melaksanakan pertemuan teknis, maka kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat terdeteksi. Di samping itu, pertemuan ini juga menjadi forum konsultasi dalam upaya mendorong percepatan implementasi SRG,” ujar Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Ahli Utama Bappebti, Nusa Eka.
Menurutnya, pertemuan tersebut juga diharapkan memberikan solusi dan terobosan dalam penerapan SRG serta dapat membuka peluang bagi pengelola gudang SRG untuk memanfaatkan gudang yang tidak aktif.
“Pemerintah daerah berperan penting dalam melakukan pembinaan untuk mendukung implementasi SRG di daerah. Bappebti berharap, pengelola gudang SRG dapat mengoptimalkan perannya, tidak hanya sebagai pemelihara komoditas dalam gudang semata, namun juga mampu meningkatkan fungsi gudang sebagai sarana pembuka akses pembiayaan, peningkatan posisi tawar, dan pemasaran komoditas bagi pasar lokal dan luar negeri,” tegas Nusa Eka.
Dalam perkembangannya, implementasi SRG cenderung mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata transaksi penerbitan resi gudang tercatat sebesar Rp601 miliar dengan nilai transaksi tertinggi terjadi pada 2022, yaitu sebesar Rp1,3 triliun. Sedangkan, pada 2024, penerbitan resi gudang tercatat sebesar Rp1,6 triliun dengan nilai pembiayaan Rp978 miliar.
“Minat pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG juga semakin meningkat. Hingga saat ini, terdapat 118 pengelola gudang SRG di seluruh Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti,” terang Nusa Eka.
Bantuan SRG di Sumbar
Khusus di Provinsi Sumatra Barat, Bappebti telah memberikan bantuan berupa lima gudang SRG beserta sarana dan prasarana kelengkapan gudang. Dari lima gudang tersebut, terdapat tiga gudang yang telah memiliki pengelola gudang, yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Selain itu, terdapat pula satu gudang SRG swasta untuk komoditas gambir di Kabupaten Payakumbuh.
Tercatat sejak 2009, resi gudang yang diterbitkan di Provinsi Sumatra Barat sebanyak delapan resi gudang untuk 51,29 ton gabah, jagung, dan gambir dengan total nilai resi gudang Rp231,36 juta dan pembiayaan sebesar Rp137,9 juta pada 2021.
“Komitmen dan peran aktif pemerintah daerah Sumatra Barat serta pihak terkait sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi SRG maupun pasar lelang komoditas (PLK). Hal tersebut mengingat daerah yang sukses menjalankan implementasi SRG selalu didukung pemerintah setempat, baik melalui dukungan sumber daya manusia, anggaran, jaringan pemasaran, literasi, edukasi, maupun kebijakan,” jelas Nusa Eka.
Dukungan Pengembangan Gudang
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat, Novrial menyampaikan strategi pengembangan SRG di Sumatra Barat, di antaranya mengimplementasikan SRG di gudang- gudang milik pemerintah setempat yang saat ini belum aktif, dukungan anggaran pengembangan gudang guna memberikan nilai tambah komoditas, peningkatan peran pemerintah daerah dan lembaga pendukung dalam pengembangan SRG, serta pelibatan aktif dunia usaha untuk motor penggerak.
“Termasuk dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk semua entitas gudang SRG seperti pelaku usaha, pengelola gudang, aparat, dan lainnya. Selain itu, juga memberikan perluasan akses pembiayaan SRG, mengidentifikasi potensi komoditas unggulan daerah yang dapat disimpan di gudang SRG, juga integrasi SRG dengan pasar lelang komoditas,” tutur Novrial./
