Kondisi udara Kota Jakarta, dalam beberapa waktu terakhir ini marak diperbincangkan. Polusi udara Jakarta sudah berada di posisi lima kota besar dunia terburuk, sehingga wajar warga kota merasa resah. Karena dampak dari polusi ini, cukup besar bagi kesehatan dan perekonomian secara luas.
Hanya saja, mencari penyebab polutannya saja, masih diperdebatkan, lalu bagaimana kualitasnya dalam mengambil kebijakannya?
Pihak pemerintah dalam hal ini Kementeri LHK menyatakan, polutan Kota Jakarta masih jauh lebih baik dibanding kota besar dunia seperti Kuching, Malaysia, Lahore, Pakistan, Doha, Qatar, Kolkata, India dan Dhaka, Banglades. Berdasarkan data QAir, pada Selasa (15/8) kemarin yang berubah secara dinamis.
Tudingan polusi udara Kota Jakarta akibat aktifitas industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan industri di daerah Banten dan Karawang juga masih disanggah. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyatakan, penggunaan bahan bakar batubara di Jakarta hanya sekitar 0,42%. Sedangkan, penyumbang polutan terbesar di transportasi, energi perubahan, manufaktur maupun kegiatan komersial di gedung.
Sigit juga memaparkan hasil pemantauan polusi udara di wilayah sekitaran Jakarta menggunakan satelit. Diakui memang ada pencemaran hinterland-nya. Seperti emisi dari PLTU Suralaya. Hanya saja, polutan PLTU Suralaya mengarah ke Selat Sunda sedangkan pencemaran Kota Jakarta lebih disumbang dari sumber lokal. Industrinya juga masih banyak menggunakan bahan bakar yang belum ramah lingkungan.
Kondisi ini, ditambah dengan fenomena Street Canyon, yang karena efek kendaraan motor mengakibatkan polusi tidak bisa bergerak ke mana-mana sehingga konsentrasi pencemaran bisa meningkat bahkan 10 kali dari kondisi yang ada. Hal tersebut sebetulnya membuat terjadi konsentrasi pencemaran yang tinggi di Jakarta atau karena fenomena street canyon.
Aktifitas Industri
Dalam penelitian independent yang dilakukan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang dilakukan oleh Lauri Myllyvirta, Analis utama Isabella Suarez, Analis Erika Uusivuori, Peneliti Hubert Thieriot sebagai Kepala Data, sebelumnya menyatakan, polusi udara Kota Jakarta sebagai akibat kegiatan industri PLTU di Banten dan Timur Jakarta.
Dalam penelitian CREA, bahwa faktor meteorologi seperti lintasan angin memengaruhi penyebaran pencemar seperti NO, SO2 dan PM2.5. Tingkat pencemaran kota ini bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara dan pabrik industri di sebelah timur Jakarta dari Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Bandung berdampak lebih besar pada kualitas udara.
CREA menyatakan, terdapat 136 fasilitas industri terdaftar (termasuk pembangkit listrik) yang bergerak di sektor-sektor dengan emisi tinggi di Jakarta dan berada dalam radius 100 km dari batas administratif Jakarta. 16 berlokasi di DKI Jakarta; 62 di Jawa Barat, 56 di Banten, satu di Jawa Tengah dan terakhir di Sumatera Selatan.
“Inventarisasi emisi untuk Banten, Jawa Barat dan Jakarta menunjukkan bahwa Banten dan Jawa Barat memiliki emisi PM2.5, SO2 dan NOx yang jauh lebih tinggi (dua kali lipat atau bahkan empat kali lipat daripada Jakarta), yang mana sebagian besar disebabkan oleh industri dan pembangkit listrik,” dalam penelitiannya.
Dampak Kesehatan dan Ekonomi
Menurut CREA, pencemaran lintas batas menimbulkan biaya kesehatan dan ekonomi yang besar pada warga Jakarta. Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU Batubara) dalam radius 100 km dari Jakarta bertanggung jawab atas sekitar 2.500 kematian dini di wilayah Jabodetabek.
Pencemaran lintas batas juga bertanggung jawab atas dampak buruk kesehatan lainnya yang terkait dengan sistem kekebalan, pernapasan, dan kardiovaskular. Biaya tahunan akibat pencemaran lintas batas dari PLTU Batubara diperkirakan mencapai Rp 5,1 triliun per tahun di Jabodetabek, atau Rp 180.000 per orang per tahun.
“Kebijakan dan kerangka kerja untuk membatasi emisi dari sumber-sumber ini tidaklah memadai. Keduanya harus diperkuat dan kemudian diterapkan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga negara Indonesia.”
Rakyat Butuh Ketenangan
Akibat kondisi udara yang buruk dalam beberapa pekan terakhir, maka dalam ratas Kabinet belum lama ini memutuskan untuk pelaksanaan WFH (Work From Home) kembali pada Agustus dan September 2023 mendatang. Bahkan, dalam transportasi akan diterapkan 4 in 1 didalamnya termasuk satu sopir.
Disisi lain, masyarakat juga bereaksi untuk menuntut biaya tambahan kesehatan selama polusi berlangsung. Demikian juga, Presiden Jokowi juta merasa batuk-batuk sudah beberapa hari yang dituding akibat pencemaran udara Kota Jakarta.
Masyarakat seperti disuguhkan perdebatan yang tidak perlu diketahui baginya. Warga ingin hidup lebih sehat tanpa ancaman polusi udara. Rakyat tidak perlu mendengarkan perdebatan soal polusi udara Kota Jakarta. Kebijakan harus SMART yakni specific ( kebijakan harus menyentuh hal yang spesifik secara khusus), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai) dan timebound (memiliki batasan waktu yang jelas).
Jakarta, Agustus 2023
Tim Redaksi/
