JAKARTA, Bisnistoday – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini dilakukan untuk memberi ruang bagi pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program tersebut.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara program akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Pembenahan mencakup kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga agar program berjalan lebih efektif.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan perbaikan menyeluruh yang sedang dilakukan BGN.
Agustina menjelaskan audit dilakukan seiring kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat yang tengah disusun pemerintah. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan makanan bergizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperluas jumlah dapur yang beroperasi.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” katanya. Ia menambahkan kualitas dapur menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap mutu makanan yang diterima peserta program.
Menurut Agustina, standar operasional dapur harus memenuhi kaidah pengolahan makanan yang baik agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. “Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” ujarnya.
Selain audit dapur, BGN juga tengah membenahi sistem data penerima manfaat yang selama ini dinilai masih perlu penyempurnaan. Untuk meningkatkan akurasi data, BGN memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki basis data kelompok sasaran program.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mengevaluasi jumlah penerima manfaat MBG melalui skema refocusing. Berdasarkan simulasi awal, jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang hingga sekitar 8 juta orang, termasuk kemungkinan tidak lagi memprioritaskan siswa SMA dari keluarga mampu agar intervensi gizi lebih fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Refocusing tersebut juga diperkirakan berdampak pada kebutuhan anggaran program MBG pada tahun mendatang. “Rp268 triliun kan yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG),” kata Agustina.E2
