JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian PUPR mengembangkan berbagai inovasi model pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman. Hal ini untuk mempercepat serta memperbesar kapasitas pengembangan penyediaan infrastruktur yang dibutuh masyarakat.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, KemenPUPR, Herry Trisahputra Zuna, kepada media di Jakarta, Jumat (5/5) mengutarakan, tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana menyiapkan pendanaan yang optimal dengan resources yang tersedia.
“Butuh inovasi serta kreatifitas untuk pembiyaan, dan tantangan bagaimana infrastruktur makin besar dan banyak, dengan resources yang ada. Jangan ada lagi sistem single process, bangun dan pelihara sendiri,” ungkap Herry TZ, di Jakarta.
Baca Juga : Asosiasi Jalan Tol Indonesia Harapkan Iklim Investasi Kondusif
Lebih lanjut Herry mengatakan, pembiyaan infrastruktur meliputi jalan tol, jalan arteri, penyediaan air minum maupun skema pembiyaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).”Kalau jalan tol selama ini basisnya memang tarif dan volume lalulintas,” ujarnya.
Untuk investasi jalan tol, Herry menjelaskan, setelah jalan tol terbangun lalu bagaimana pembiyaannya dialihkan ke investor lainnya. Bentuk investor juga berbeda, seperti ada invetor yang ingin pendapatan tetap tetapi pasti, dan begitupun risiko serendah mungkin.
“Ketika jalan tol beroperasi, baru ditawarkan. Mereka ini tak mau masuk ke area greenfield. Ini banyak peminat seperti, pension fund dan private equity, dan memang ada investor juga yang inginnya bangun saja,” tuturnya.
Ia mencontohkan, seperti King Bless Limited yang mengambil alih investasi tol Semarang-Batang, Kualanamu-Tebing Tinggi, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono. Kehadiran investasi King Road ini akan menciptakan entity baru sedangkan yang lainnya bertugas hanya membagun infrastruktur.
Sementara, untuk pengembangan jalan arteri, lanjut Herry mengatakan, swasta bisa masuk investasi dengan skema KPBU atau ability payment. Para investor tersebut mendapatkan pembayaran jangka panjang. Ini, seperti implementasi pembangunan jalan arteri antara Betung- Jambi.
“Jadi tidak semuanya dianggarkan di capex, tetapi bisa dibayarkan didepan (front payment) dan ability payment. Dukungan konstruksi sepanjang 30 km saja, selebihnya dengan skema PBBL (pemerintah mencicil). Ini dikombinasi,” tuturnya.
Dengan mekanisme tersebut, menurut Herry, kemampuan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan jauh lebih besar. Jadi inovasi ini tidak hanya dari aspek pembiayaan tetapi juga kreatifitas pembiyaannya. Dengan begitu, tidak semua infrastruktur dibangun secara konvensional.
Perumahan dan Air Minum
Hery Trisahputra Zuna mengutarakan lebih lanjut, konsep serupa kreatifitas pembiyaan dilakukan di sektor air minum. Bidang air minum juga urgent harus dikembangkan, karena sekarang ini, hanya tercukupi 22,6% saja akses perpinaan masyarakat. “Cakupun layanan ini, kalau dibanding Laos, Nepal saja masih kalah,” tuturnya.
Ia menambahkan, tantangan besar juga bagaiana menyediakan saluran rumah (SR) melalui perluasan pelayanan. Pemerintah sekarang ini memperhatikan cakupunan layanan dan tidak hanya penyediaan infrastruktur hulunya saja. “ Harus beriringan antara hulu dan hilir dalam penyambungan ke rumah tangga,” tuturnya.
Dalam mendorong SPAM, sudah ada pembiyaan mellaui Indonesia Water Fund. Untuk pembengunan prasarana ini, dapat berjalan secara bergulir pembiayaannya. “Jadi ini merupakan salah cara untuk mempercepat penyediaan air minum melalui terobosan pembiyaan,” ucapnya.
Herry juga mengutarakan, tentang upaya percepatan penyediaan rumah bagi MBR. Sekarang ini, backlog perumahan sudah mencapai 12,7 juta unit, sedangkan per tahun masih ditambah kebutuhan rumah sebesar 800 ribu unit. “Kapasitas sekarang, yang mampu dibangun sekitar 220 ribu unit, sehingga ini kejar-kejaran. Jadi backlog ini, tak kunjung usai turun,” terangnya.
Karena itu, menurut Hery, pemerintah terus menyiapkan berbagai skema pembiyaan perumahan. Seperti diketahui, masyarakat yang mampu mencicil sangat terbatas, sehingga butuh dimodifikasi melalui share ownership atau cicilan berjenjang, atau share equity dna KPR, serta sistem guarantee.” Jangan sampai juga, DP Nol Persen tetapi cicilannya, tidak dimodifikasi sehingga tadinya mampu bayar jadi tidak mampu, karena naiknya harga,” ujarnya.
Ia menambahkan, target penyediaan perumahan secara nasional pada tahun 2045 sudah tuntas. Untuk mencapai target tersesebut, setidaknya penyediaan perumahan diperbesar sekitar 1,5 juta pertahun. “inipun belum termasuk sebanyak 23 juta rumah tak layak huni harus juga menjadi perhatian pemerintah,” tambahnya./
