www.bisnistoday.co.id
Saturday , 28 January 2023
Home OPINI Gagasan Dewan Perwakilan (DPR) yang Tak Mewakili Rakyat
GagasanOPINI

Dewan Perwakilan (DPR) yang Tak Mewakili Rakyat

MenkopUKM Hanya Gertak Sambal Bubarkan Koperasi Abal-Abal
Social Media

Senin sore, 14 November lalu saya sampai di Pontianak dari Jakarta untuk agenda keliling naik motor di Kalimantan sebulan kedepan dalam  Borneo Journey.  Tujuannya untuk melihat gerakan pemekaran Koperasi Sektor Riil (KSR) dari Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI)  yang dikenal sangat kental di Kalimantan ini sebagai Gerakan Credit Union.

GKKI ini adalah rintisan Pater Albrecht Kariem Arbie, seorang Pastur Ordo Jesuit yang dikembangkan awal pertama kali di Indonesia tahun 1970-an. Sudah lima puluh tahun silam.

GKKI merupakan gerakan koperasi di sektor keuangan. Semacam bank namun didirikan, dimiliki, dikembangkan dan kekendalikan sendiri secara otonom oleh anggotanya yang kalau dalam istilah bank komersial kapitalis disebut sebagai nasabahnya.

Gerakan ini tak hanya di Indonesia, namun juga berkembang di seluruh dunia. Dilaporkan International Cooperative Bank Association (ICBA), sebuah komite di bawah gerakan koperasi dunia International Cooperative Alliance (ICA) pada tahun 2020, ada 18.500 koperasi di sektor keuangan, dengan anggota sebagai pemiliknya sebanyak 272 juta orang di lebih dari 100 negara.  

Anggota GKKI seluruh Indonesia sendiri saat ini ada 4 juta orang yang bergabung di 918 koperasi dengan  total tabungan yang mereka kumpulkan di koperasi sebanyak 41 trilyun rupiah dan sudah menyebar di hampir seluruh propinsi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.

Di Kalimantan Barat, gerakan ini yang paling besar. Jumlah anggotanya 1,2 juta orang dan ada di 59 koperasi yang bergabung di 4 koperasi sekunder/federasi.

Sejak 2011 lalu, gerakan ini juga mulai merintis sebuah gerakan pemekaran koperasi. Namanya Gerakan Koperasi Sektor Riil (GKSR). Jumlah koperasinya memang masih sedikit, baru ada 18 koperasi. Bergerak di sektor non keuangan seperti pertanian, peternakan, perdagangan distributor hingga ritel, perhotelan, agro wisata, sekolah dan lain-lain.  Bahkan sejak tahun lalu salah satu koperasi telah mampu mendirikan universitas bernama Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK).

Tujuan pengembangan koperasi sektor riil adalah, setelah sukses membangun disiplin menabung mereka juga ingin kembangkan sektor riil agar anak cucu mereka mampu melindungi hidup mereka dengan menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya, tingkatkan kesejahteraan, lepas dari kemiskisnan struktural yang diciptakan dari banyak kebijakan ngawur pemerintah, dan yang terpenting lagi adalah mampu menolak kekuatan modal dari luar yang selama ini telah mengeksploitasi hidup dan merusak alam mereka.

Gerakan tersebut diwadahi dalam satu organisasi federasi nasional yang bernama Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) yang kebetulan saya diminta jadi pelayan mereka di manajemen sebagai Chief Excecutive Officer (CEO).

Pada 14 November lalu, begitu sampai di Pontianak saya kaget karena tiba-tiba ditelpon oleh salah satu pengurus koperasi  dari gerakan tersebut, Pak Yulius Kurniawan. Intinya saya diminta untuk menghadiri pertemuan untuk ikut membahas persoalan serius tentang Rancangan Undang Undang Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU Omnibus Law PPSK) yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden).

Mereka sangat jarang sekali sebetulnya mempedulikan soal regulasi maupun kebijakan yang dibuat pemerintah selama ini. Mereka sudah biasa “mengalah” untuk menerima apapun yang dibuat oleh DPR maupun pemerintah. Sebab mereka selama ini memang tidak menggantungkan diri pemerintah dan janji janji politisi. 

Mereka bahkan tidak peduli dan pasrah menerima walaupun kebijakan pemerintah itu sebetulnya banyak merugikan mereka. Sebut misalnya kebijakan diskriminatif pemberian subsidi bunga, subsidi untuk kredit macet kepada bank. Pemberian Dana Penempatan, Modal Penyertaan dan lain-lain kepada bank oleh pemerintah yang langsung atau tidak langsung jelas akhirnya berdampak menggencet mereka.

Bahkan mereka, GKKI tidak pernah persoalkan soal dana talangan (bailout) seperti misalnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau Bank Century yang merugikan uang negara kalau dikurs nilainya sekarang hingga 2000 triliun (Fitra, 2018) karena dikemplang dan dibawa lari pemilik bank komersial kapitalis itu ke luar negeri.

Mereka tidak peduli walaupun uang yang mereka ikut bayarkan melalui pajak sekalipun itu dirampok oleh elite kaya yang berkongkalikong dengan pejabat tersebut.

Tapi malam itu, mereka (GKKI) di Kalimantan Barat yang bergabung dalam Forum Credit Union ( FOCUS) itu terlihat begitu geram.  Apa pasalnya?. Sebab RUU Omnibus Law PPSK itu dibentuk dengan sangat keterlaluan. Tanpa melibatkan atau mendengarkan aspirasi mereka tiba-tiba dibentuk RUU yang langsung menghantam jantung nilai-nilai dan prinsip kerja mereka.

Dalam RUU PPSK  tersebut tiba-tiba memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang punya kewenangan luas masuk mengintervensi koperasi, sampai ke dalam urusan tata kelola internal. Pengurus yang dipilih dan manajer harus disetujui oleh OJK.

Koperasi juga harus membayar iuran. OJK berhak mengoposisi keputusan keputusan demokrastis anggota dalam banyak hal. DPR dan pemerintah pikir bisa diperlakukan seperti bank. DPR dan Presiden tidak menghargai lagi otonomi dan demokrasi koperasi yang penting dan telah terbukti menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertahan selama ini.

RUU tersebut dalam naskah akademiknya ditulis didasarkan pada hasil kajian pustaka dan berdasar justifikasi pengamatan lapangan dan tinjaun yuridis. Tapi ternyata isinya tidak valid.

Jika mereka melibatkan studi pustaka, semestikannya mereka melek membaca apa yang menjadi dasar filosofi dari koperasi di sektor keuangan itu dapat berkembang dan bertahan di Jerman atau Canada misalnya. Bagaimana otonomi dan demokrasi sebagai prinsip utama koperasi itu dihargai di berbagai belahan dunia dalam banyak regulasi yang disusun.

Jika dasarnya adalah justifikasi empiris sosiologis, semestinya DPR dan pemerintah juga belajar dari pengalaman bagaimana misalnya Jerman, tempat lahirnya koperasi keuangan pertama kali berkembang di dunia sebagai organisasi. Bagaimana otonomi dan demokrasi justru selamatkan mereka dari setiap krisis keuangan maupun ekonomi dan tidak pernah menerima talangan (bailout) dari uang negara yang mereka ikut bayar. Bagaimana anggotanya/nasabahnya itu ikut bertanggungjawab dalam melihat masalah yang dihadapi lembaga mereka.

Jika DPR dan pemerintah memang belajar dan menyusun RUU tersebut berdasarkan pengalaman empiris di tanah air,  seharusnya DPR dan pemerintah juga bertanya pada gerakan koperasi kenapa ketika krisis keuangan tahun 1997 anggota koperasi tidak ada yang melalukan aksi rush (penarikan uang besar besaran) ketika bank komersial kapitalis sampai menawarkan suku bunga simpanan sampai 62 persen.

Jika alasanya adalah yuridis apalagi, bagaimana bisa mereka menyusun sebuah RUU tanpa hargai koperasi sebagai bangun perusahaan yang disebut sesuai dengan demokrasi itu. Bagaimana bisa DPR dan pemerintah dasarnya adalah pertimbangan yuridis tapi kenyataan abaikan konstitusi?.

RUU PPSK yang tujuan utamanya adalah membangun protokol dalam mitigasi resiko saat hadapi krisis keuangan dan ekonomi itu tidak melihat aspek penting nilai nilai dan prinsip koperasi?.

Naskah akademik dan RUU PPSK itu jika dasarnya adalah UUD 1945 kenapa koperasi didiskriminasi dengan tidak direkognisi /diakui untuk sama-sama mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang selama ini diberikan kepada bank umum komersial kapitalis?.

DPR juga Presiden yang sudah dipilih rakyat langsung dan di dalamnya juga ada gerakan koperasi kenapa tak mewakili aspirasi rakyat. Tetapi justru mendiskriminasi dan mengkooptasi prinsip prinsip mereka? Untuk siapakah sebetulnya DPR dan Presiden  yang dipilih langsung oleh rakyat itu bekerja?. Kenapa suara parlemen yang harusnya perjuangkan aspirasi mereka menjadi nyanyian lagu koor setuju saja atas seluruh kebijakan pemerintah yang ngawur?.

Oleh Suroto: Pengamat Koperasi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Archives

Bisnistoday - Inspire Your Business

Pertamina is The Energy

Semangat Bangkit

PT Waskita Karya Tbk

Terserah Kamu

Sorotan Bisnistoday

Bisnistoday - Inspire Your Business

Jasa Marga Raih Emiten Terbaik Dalam Ajang Bisnis Indonesia Award 2022

Related Articles

GagasanOPINI

MenkopUKM Hanya Gertak Sambal Bubarkan Koperasi Abal-Abal

PERNYATAAN Menteri Koperasi Dan UKM, Teten Masduki beberapa waktu lalu soal maraknya...

GagasanHEADLINE NEWSOPINI

Gas Bumi Bernilai Tambah Dalam Transisi Energi

Pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan transisi energi dan untuk mendorong pengembangan industri...

GagasanOPINI

Perpanjangan Jabatan Kades Makar Terhadap Konstitusi

Usulan tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun semakin menuai...

GagasanOPINI

Melawan “Welfare State”

PADA 12 Januari 2023 lalu Blok Politik Pelajar (BPP) dan LSM Lokataru...