JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan rencana induk build back better untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada periode 2025–2027. Fokus utama penanganan diarahkan pada penguatan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, serta pemulihan permukiman terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan permanen dan mitigasi jangka panjang.
“Kita tidak bisa bekerja reaktif. Yang kita lakukan sekarang adalah memastikan desain penanganan permanen sudah disiapkan sejak awal agar bencana serupa tidak terus berulang,” ujar Dody Hanggodo dalam media briefing di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Jumat, (16/1/2026).
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi memastikan bangunan dan sistem yang dibangun lebih tangguh terhadap risiko iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks.
Baca Juga : Menteri PU Lakukan Langkah Darurat Untuk Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana Sumatera dan Aceh
Dody Hanggodo menjelaskan, kebutuhan anggaran awal penanganan infrastruktur pascabencana sebelumnya berada di angka Rp51,8 triliun. Namun, berdasarkan hasil evaluasi lapangan dan penambahan kebutuhan teknis, usulan anggaran kini diproyeksikan meningkat hingga kisaran Rp73–74 triliun.
“Kita harus menyusun rencana induk dulu sesuai aturan. Proposalnya akan kami ajukan ke Bappenas untuk direviu, setelah itu baru masuk ke proses persetujuan dan pembiayaan,” katanya.
Penanganan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pekerjaan fondasi dan normalisasi, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan struktur atas. Pola ini diterapkan agar pekerjaan tetap berjalan meskipun anggaran disalurkan secara bertahap.
Salah satu prioritas utama Kementerian PU di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo adalah pengendalian banjir dan longsor melalui pembangunan check dam dan sabo dam di wilayah hulu, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk menahan material kayu dan sedimen agar tidak terbawa hingga ke wilayah hilir dan permukiman warga.
“Kalau hujan besar datang lagi, material dari hulu itu harus tertahan. Jangan sampai semuanya turun ke hilir dan menimbulkan bencana baru,” ujarnya.
Di kawasan muara sungai, Kementerian PU juga akan melakukan normalisasi besar-besaran agar aliran air dapat langsung menuju laut dan tidak menggenangi wilayah permukiman.
Untuk mendukung percepatan penanganan, Dody Hanggodo menyebut Kementerian PU telah membentuk satuan tugas khusus yang ditempatkan di wilayah terdampak utama, seperti Aceh, Padang, dan kawasan pesisir Sumatera. Ketua satuan tugas dipusatkan di Aceh mengingat tingkat kerusakan paling parah terjadi di wilayah tersebut.
“Kita tambah alat berat secara bertahap, tapi tidak bisa asal tambah. Semua harus dihitung, berapa volume sedimen, berapa yang bisa dibuang, supaya alat yang kita turunkan benar-benar efektif,” katanya.
Kementerian PU juga menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai standar dan prosedur yang berlaku, termasuk pengecekan kualitas sumber air, kedalaman sumur, serta daya dukung lingkungan.
Selain infrastruktur jalan dan sungai, Dody Hanggodo menaruh perhatian pada sektor pertanian, khususnya sawah dan jaringan irigasi. Namun, pembangunan irigasi tidak akan dilakukan sebelum kondisi lahan pertanian dipastikan masih dapat dipulihkan.
“Kalau sawahnya sudah tidak ada, lalu irigasinya mau untuk apa? Itu yang harus kita pastikan dulu. Kita bereskan lahannya, baru irigasinya kita bangun,” jelasnya.
Di Aceh, terdapat puluhan ribu hektare sawah terdampak bencana yang memerlukan pendataan ulang sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut.
Transparansi dan Keterlibatan Publik
Dody Hanggodo menegaskan seluruh penanganan bencana dilakukan secara transparan dan terbuka. Data, desain, hingga progres pekerjaan dapat diakses publik melalui kanal resmi Kementerian PU.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan. Kalau ada saran dari masyarakat atau media, itu justru membantu meningkatkan kualitas pekerjaan kami,” ujarnya.
Penanganan pascabencana ini diharapkan tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga membangun sistem yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mampu melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang.
(E2 – KHAYLILA SAFITRI)
