Ekonomi Global Masih Berpengaruh Kuat

JAKARTA, Bisnistoday – Postur APBN seperti yang disampaika dalam pidato Presiden Jokowi di Rapat Peripurna DPR, MPR, dan DPD pada 16 Agustus lalu, masih rentan terhadap pengaruh ekonomi global. Berpuluh tahun berlalu, model yang diterapkan dalam APBN masih pro cylclical.

“Kita bisa lihat posisi Indonesia masuk dalam yang pro-siklikal. Kalau kemudian mau mengikuti tren dari negara maju  biasanya  menggunakan kebijakan belanja sifatnya  kontra-siklikal. Kalau mengikuti kebijakan pro-siklikal risikonya adalah rentan terhadap Gejolak ekonomi global,” ungkap Evi Noor Afifah, Ekonom Senior Indef, di Jakarta, baru-baru ini.

“Bagaimana sih respon dari APBN Jadi selama ini kalau di dalam tataran? Pembahasan secara akademik ya kita kemudian bisa melihat Apakah kebijakan belanja negara itu bersifat pro-cyclical  atau  contra-cyclical?”

Ekonom Senior Indef ini mengatakan, satu hal yang penting dan menarik untuk dibahas adalah bagaimana upaya peningkatan kapasitas fiskal. Hal ini, berkaitan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan kapasitas fiscal sesuai pidato Presiden 17 Agustus 2023, baru-baru ini.

Seperti diketahui, lanjut Evi, kondisi demografi global, urbanisasi dunia kemudian juga peranan dari ekonomi perdagangan internasional, merupakan faktor penting dalam perubahan ke depan. Demikian juga, perubahan struktur dari kelas masyarakat,  persaingan sumber daya alam.

“Perubahan teknologi dan perubahan iklim yang sudah ada di depan mata, dan juga perubahan geopolitik ini semua tentu saja akan mewarnai bagaimana penyusunan dokumen perencanaan kita di  masa depan.”

Patut juga disyukuri, menurut Evi, kinerja APBN menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator  dari penerimaan perpajakan yang di situ ada tren  positif.  Juga terlihat perbaikan  kondisi keseimbangan primer dan  defisit anggaran.

“Ke depan belanja masih tetap terus perlu diatur rapi dan juga ditingkatkan kualitasnya. Jadi misalnya kita bisa lihat kondisi tax ratio memang rendah dibandingkan dengan negara lain.”

Struktur APBN

Selain itu, kemudian bagaimana struktur pendapatan dan belanja. Di sini bisa lihat  ada pergeseran transfer ke daerah, yang masih menjadi kontributor penting dalam struktur belanja negara, termasuk belanja pegawai.

“Bagaimana penerimaan, yang terlihat dari  rasio perpajakan.  Kalau kita melihat data dan kemudian membandingkan dengan beberapa negara lain, maka  rasio perpajakan masih rendah.”

Kondisi rendahnya penerimaan perpajakan ini tentu bisa menjadi kendala  ketika hendak mendorong pembangunan. Dari waktu ke waktu berita tentang permasalahan pajak ini rame, yang  juga menandakan bahwa permasalahan pajak di Indonesia itu masih kompleks karena rendahnya rasio penerimaan pajak tersebut.

“Ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi, apa saja  yang menjadi determinannya, kenapa kemudian rasionya masih rendah,” tuturnya.

Perlu Dikembangkan

Menurut Evi Noor Afifah, berdasarkan data, jelas karena  masih mengandalkan komoditas untuk penggerak ekonomi. Kemudian kontribusi penerimaan  pajak  juga masih didominasi oleh PPH badan.  Ada sebenarnya  potensi yang masih bisa dikembangkan misalnya orang pribadi, tetapi selama ini cenderung stabil, stagnan meskipun siklus ekonomi naik turun.

Kemudian, juga ada kendala pada sistem perpajakannya, yag i juga masih perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan fairness, certainty, juga efisiensinya. Belum lagi, sektor informal begitu besar yang juga masalah sekaligus sebagai potensi jika berubah naik tingkat menjadi formal.

Bagaimana dengan penerimaan bukan pajak, juga masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Penerimaan bukan pajak di Indonesia hanya 2,7 persen, sementara di Brazil 4,9 persen dan Singapura  4,3 persen.  Ini terjadi karena juga masih didominasi oleh penerimaan berdasarkan komoditas.

“Bagaimana kualitas belanja pemerintah? Rasio terhadp PDB dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, bayar bunga utang masing-masing lebih besar dari belanja modal sampai tahun 2023.”//