JAKARTA, Bisnistoday- Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (completely built up/CBU) dari India menuai kritik tajam dari kalangan ekonom. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional dan menggerus fondasi industri otomotif dalam negeri yang selama ini dibangun melalui investasi besar.
Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai langkah impor massal itu mencerminkan inkonsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.“Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi terselubung. Terlihat praktis dalam jangka pendek, tetapi melemahkan struktur industri nasional dalam jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).
Menurut Didik, impor dalam jumlah besar akan menimbulkan tekanan makroekonomi, terutama terhadap neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pasalnya, Indonesia selama ini justru telah mencatatkan kinerja ekspor otomotif yang cukup signifikan, mencapai lebih dari 518 ribu unit ke berbagai negara.
“Indonesia sedang memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional. Jika impor besar-besaran dilakukan, kita berisiko berubah dari basis produksi menjadi sekadar pasar bagi produsen luar negeri,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan utilisasi pabrik domestik, menekan volume produksi, serta mengganggu daya saing industri otomotif nasional yang telah berkembang dalam dua dekade terakhir.
Inkonsistensi Strategi Industrialisasi
Didik juga menyoroti kontradiksi kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, namun di sisi lain membuka pintu impor kendaraan secara masif.“Inkonsistensi seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik domestik maupun asing. Kredibilitas kebijakan industri jangka panjang bisa terganggu,” katanya.
Ia menyebut kebijakan impor tersebut dapat menjadi preseden buruk, yakni industri dalam negeri dikorbankan demi solusi instan jangka pendek. Padahal, agenda hilirisasi dan penguatan manufaktur tengah menjadi prioritas pembangunan ekonomi nasional.
Karena itu, Didik mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105 ribu pick-up tersebut. Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan strategis dengan memprioritaskan produksi domestik, terutama dalam pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintah.
“Dana publik dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional, bukan justru melemahkannya. Pemerintah seharusnya mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan memastikan kebijakan industri selaras dengan agenda hilirisasi,” ujarnya.Wacana impor kendaraan niaga ini pun diperkirakan akan menjadi perdebatan serius di tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.
Utamakan Industri Lokal
Ketua PIKKO Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), Rosalina Faried mengutarakan bahwa pihaknya memahami bahwa kebutuhan ini sangat mendesak, tetapi pengadaannya agar tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen otomotif dalam negeri sudah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut.Rosalina juga menyampaikan kekhawatirannya bila hal tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak bagus terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif.
Ketua PIKKO juga mengungkapkan bahwa di tengah situasi industri otomotif nasional yang masih lesu, harapan dari PIKKO supaya adanya perhatian dari Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India, dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP./
