JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta sangat selektif terhadap penggunaan utang negara terutama untuk membiayai sejumlah proyek yang tidak masuk dalam skala keenomian (proyek tak viable). Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak tergelincir dalam lubang yang sama.
“Banyak agenda Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur yang seharusnya tidak viable, tidak masuk dalam hitungan bisnis, tapi dipaksakan kepada BUMN,” ungkap Peneliti Indef, Dzulfian Syafrian Peneliti Indef dalam dialog ekonomi bertajuk “Siapa Menanggung Utang? Di Jakarta, belum lama ini.
“Terhadap fenomena gunung es kita harus hati-hati jangan sampai terjadi lagi kasus seperti dulu Pertamina di bawah Ibnu Sutowo. Kala itu negara hampir bangkrut oleh utang Pertamina yang salah kelola,” cetusnya.
Terkait hal ini, Dzulfian menegaskan, tidak boleh lagi melakukan kebodohan yang sama. Kondisi keuangan BUMN seperti PT PLN, dan sejumlah BUMN karya, PT Pertamina (Persero) cukup mengkhawatirkan. Hal itu sering luput dari pengamatan publik karena pencatatan utang BUMN tidak masuk dalam catatan utang publik, tetapi jika collaps, negara harus maju menyelamatkannya.
“Ada masalah besar dalam tatakelola BUMN karena berkinerja buruk, sering bias dengan intervensi politik. Terkesan jabatan di BUMN hanya untuk bagi-bagi jabatan kepada tim sukses. Bukan didasarkan pada kinerja personal. Keputusan bisnis BUMN seringkali bukan berdasarkan hitungan bisnis yang jitu. Utang BUMN banyak sekali digunakan untuk hal-hal tidak produktif,” terangnya.
Padahal, menurut Dzulfian, ide dasar BUMN adalah untuk kemaslahatan rakyat banyak. Jika tidak disertai sentuhan perbaikan structural maka BUMN hanya akan menjadi jago kandang, tidak bisa go internasional. Cara BUMN melihat peluang di pasar global juga masih minim. Hanya berani main di pasar domestik, itupun dengan proteksi oleh pemerintah untuk melindungi BUMN.
Berkelamin Ganda
Peneliti INDEF, Dzulfian mengatakan, ada problem besar di utang “berkelamin ganda” yakni utang BUMN yang seperti utang swasta tapi punya dampak langsung ke utang publik-utang pemerintah. Jika pembayaran utang BUMN macet yang menanggung adalah pemerintah atau menjadi utang pemerintah.
Sebagai contoh, lanjutnya, BUMN PT Garuda Indonesia yang gagal bayar. Apakah untuk itu pemerintah harus mem-bailout Garuda Indonesia. “Untuk apa diselamatkan jika struktur keuangan Garuda kacau balau. Namun yang menjadi catatan, soal Garuda sebetulnya hanya fenomena gunung es karena banyak BUMN lain juga bermasalah berat, karena harus menanggung pembiayaan untuk berbagai macam proyek infrastruktur,” tegasnya./
