JAKARTA, Bisnistoday – Didalam survey yang dilakukan oleh lembaga independent IndoStrategi memperlihatkan kinerja sejumlah unggul dalam kabinet Merah Putih.IndoStrategi menilai poin kenerja para menteri dalam vaiasi angka 1-10. Sedangkan, tidak ada kinerja menteri yang mampu berada diatas 5.
Ali Noer Zaman, Direktur riset IndoStrategi mengatakan terdapat sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi dalam enam bulan pertama Kabinet Merah Putih. Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif. Menteri-menteri dengan kinerja terbaik antara lain:
Menurut penuturan Ali yang juga lulusan Universitas Aix-Marseille, Perancis ini, kinerja menteri dituangkan dalam penilaian antara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sejumlah menteri yang memiliki kinerja moncer antara lain ; Abdul Mu’ti (Pendidikan Dasar dan Menengah) – 4,20 Amran Sulaiman (Pertanian) – 4,15, Dudy Purwagandhi (Perhubungan) – 4,09 serta Dodi Hanggodo (Pekerjaan Umum) – 4,08.
Sedangkan ada sejumlah menteri yang memiliki poin dibawah 5 lainnya adalah Nasaruddin Umar (Agama) – 4,07, Sri Mulyani (Keuangan) – 4,03, Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan) – 3,96 Raja Juli Antoni (Kehutanan) – 3,89 Fadli Zon (Kebudayaan) – 3,88, Prasetyo Hadi (Sekretariat Negara) – 3,69.
Bagitupun untuk kementerian koordinator bahwa, dari tujuh kementerian koordinator, Agus Harimurti Y udhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) mendapat skor tertinggi (3,50), sementara Pratikno (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) memperoleh skor terendah (3,05). Penilaian ini menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan minimnya dampak kebijakan pada masyarakat luas, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan.
Catatan dan Rekomendasi
IndoStrategik memaparkan bahwa dalam riset ini menyoroti sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah, mulai dari lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, hingga partisipasi publik yang belum optimal dalam proses kebijakan.
Menurut Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, inovasi di bidang pendidikan tinggi, hak asasi manusia (HAM), dan pemberdayaan masyarakat masih tergolong minim. “Selain itu, kesenjangan kinerja antara kementerian teknis dan kementerian sosial turut menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan merata,” ungkap Visna.
Selain itu, Visna juga menuturkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintahan Prabowo- Gibran sebagai langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pertama, penting bagi pemerintahan mendatang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor, guna membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola yang bersih. Kedua, IndoStrategi menekankan perlunya penguatan kepemimpinan publik di kalangan para menteri agar lebih adaptif terhadap dinamika perubahan dan proaktif dalam menghadapi tantangan kebijakan.
Ketiga, reformasi tata kelola pemerintahan perlu didorong melalui pendekatan berbasis data serta pemanfaatan teknologi digital demi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Terakhir, kebijakan yang dihasilkan harus berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat, dengan perhatian khusus pada sektor sosial, pendidikan, dan pemajuan hak asasi manusia.//
