JAKARTA, Bisnistoday- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembiayaan utang pemerintah sebagian besar bersumber dari pendapatan dalam negeri, seperti program burden sharing yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Pada program ini (burden sharing), bank sentral menjadi pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang surat berharga negara (SBN) melalui pasar perdana,” kata Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021, Selasa (22/12).
Pernyataan Menkeu tersebut sekaligus menepis adanya anggapan bahwa utang yang dibayarkan pemerintah bersumber dari dana luar negeri.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan juga menerbitkan surat utang negara ritel yang bisa dibeli langsung oleh masyarakat Indonesia dengan biaya sekitar Rp 1 juta. “Berbagai cara, salah satunya penerbitan surat utang negara dalam negeri ritel, sekarang ini yang beli masyarakat kita, Rp 80 triliun ritel,” ungkapnya.
Baca juga : 2021, Belanja Pemerintah Fokus Pulihkan Ekonomi
Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah kembali meningkat per Oktober 2020. Jumlahnya mencapai Rp 5.877,71 triliun atau terjadi peningkatan Rp 1.121,58 triliun jika dibandingkan periode yang sama 2019 yang totalnya Rp 4.756,13 triliun.
Jika dibandingkan September terjadi kenaikan Rp 120,84 triliun. Per September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun.
Mengutip data APBN KiTa, total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.877,71 triliun ini maka rasionya menjadi 37,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun jumlah utang pemerintah senilai Rp 5.877,71 triliun ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.028,86 triliun dan pinjaman sebesar Rp 848,85 triliun.
Jika dilihat lebih detail lagi, total utang pemerintah yang berasal dari SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 3.782,69 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.246,16 triliun. Sedangkan yang berasal dari pinjaman, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 11,08 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 837,77 triliun./
