JAKARTA, Bisnistooday – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong terwujudnya investai asing khususnya investor dari Doha dalam mengejar target pembangunan 3 juta rumah.
“Kami mentargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri. Sisanya 1 juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri dan saya juga ikut membantu ke Doha untuk mendampingi Presiden saat mencari investasi perumahan” terang Menteri PKP, saat rapat dengan Komisi V, DPR di Jakarta, Senin (19/5).
Menteri PKP menjelaskan Kementerian PKP juga menginginkan masukan dari DPR. Kementerian PKP ini agak khusus dan ada target yakni Presiden meminta tetap optimis untuk mewujudkan 3 juta rumah.
Menteri PKP meminta dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik di lapangan guna mendorong penyediaan dan pembangunan rumah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. “Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah. Kami minta bantuan dan dukungan dari Komisi V agar pelaksanaanya sesuai prosedur dan datanya sesuai aturan yang berlaku,” ujar Maruarar Sirait.
“Ngga ada visi misi Menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua “jurus” akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah. Saya siap di resulfe atau perombakan kabinet. Itu risiko dan konsekuensi jabatan Menteri yang kinerjanya yang terukur dengan dana yang ada,” katanya.
Sinergi Antar Lembaga Pemerintah
Menteri PKP juga menerangkan bahwa setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Dirinya juga meminta agar BPS bisa melakukan update data terbaru karena data yang saat ini masih menggunakan data yang lama.
“Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi Kementerian / Lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS,” katanya.
Kementerian PKP, imbuhnya, juga telah melakukan terobosan dengan melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU untuk menetapkan SKB 3 Menteri untuk menggratiskan BPHTB dan percepatan PBG. Namun demikian saat ini masih ada juga Kepala Daerah yang belum menetapkan Perkada terkait hal itu.
“Masih ada 70 Bupati / Walikota yng belum menjalankan SKB 3 Menteri ini. Padahal SKB tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan yang ingin memiliki rumah pertamanya,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri PKP juga menyampaikan dirinya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui saluran telepon sekali serta berbicara langsung sebanyak 2 kali untuk memanfaatkan penjara jadi rumah. Apalagi saat ini banyak penjara yang kapasitasnya sudah penuh dan lokasinya yang strategis bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan rakyat.
“Kami juga terus mendorong Pemda bisa terlibat aktif dalam pembangunan rumah rakyat. Ada juga hunian berimbang yang belum dilaksanakan dengan baik dan kami ingin mendorong agar Program 3 Juta Rumah bisa dilaksanakan,” tandasnya.//
