JAKARTA, Bisnistoday – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono menilai manajemen air nasional masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat masih terjadi banjir dan begitupun terjadi kekeringan. Padahal siklus air itu tidak berkurang dengan dalilnya tetap jumlahnya alias sama saja.
“Air bersih atau air baku, dalil air itu tetap, kalau ada yang kurang atau kelebihan itu pasti manajemen yang keliru. Jadi kalau ada kekeringan atau kebanjiran itu pastinya ada manajemen yang tidak baik,” ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam acara peluncuran Indonesia Water Institute (IWI) hasil penelitian tentang pola penggunaan air bersih oleh masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (11/2).
Baca juga : Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji
Penelitian bertajuk “Study of Clean Water Consumption Patterns during Covid-19 Pandemic” ini diluncurkan lewat kegiatan semi-webinar yang dilakukan secara luring dan daring (online) melalui platform Zoom Meeting.
Menteri Basuki mengatakan, kerusakan wilayah hulu terlihat dalam faktanya air yang berwarna cokelat. Menurutnya, juga infrastruktur butuh daya tahan yang luar biasa karena antisipasi siklus air Q50 bisa telah tercapai dari antisipasi siklus Q100. “Hampir dua kali lipat dalam return periode yang sama,” tuturnya.
Selain itu, menurut Basuki Hadimoeljono, perlunya memperbaiki uncounted for water atau disebut juga non revenue water, air yang tidak bisa di-monetize . Seharunya mudah menghitungnya yakni air yang tersalur berapa, dan kwitansi yang ditagih berapa. “Kenyataannya air bak yang tersalur, banyak yang hilang tidak jadi tagihan tarif. Jadi bocor teknis dan administrasi masih tinggi,” tuturnya.
Hal tersebut dinilai penting, menurut Basuki, karena mendorong bagaimana menarik investasi yang dianggap menguntungkan. Karena, setiap kali tarif air minum yang terjual memiliki variasi yang cukup tinggi. “Kalau investasi ini terjadi, maka beban APBN dapat dikurangi. Dan IWI bisa menjadi partner dalam menentukan kebijakan PUPR,” ujarnya.//
