JAKARTA, Bisnistoday – Pengamat ekonomi memperkirakan pemerintah baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal menghadapi tantangan berat bidang ekonomi, baik domestik maupun krisis global. Pemerintah Baru diminta mempersiapkan diri untuk pergantian tongkat estafet kepemimpinan tanpa melulu disibukan urusan koalisi pemerintahan.
“Siapapun yang akan jadi menteri diperkirakan kebingungan, jika tidak bisa mendinamisir situasi ekonomi di tengah sukubunga global yang masih relatif tinggi (The Fed). Itu akan berpengaruh besar terhadap suku bunga dalam negeri dan nilai tukar,” Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad dalam diskusi Publik Indef bertajuk ”Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif” di Jakarta, Rabu, (1/5).
Menurutnya, untuk menyusun arah kebijakan pemerintahan, harus melihat apa yang akan terjadi di depan. Ada beberapa peluang, namun tahun 2025 juga masih ada stagnasi ekonomi global 3,1-3,2%. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju mitra dagang Indonesia juga belum tumbuh signifikan, di mana USA alami penurunan ekonomi. Eskalasi di Timur Tengah masih terus dipantau pengaruhnya terhadap situasi ekonomi global.
Begitupun, lanjut Tauhid, beberapa tren komoditas domestik agak membaik seperti batubara yang alami kenaikan harga, begitu pula minyak sawit, minyak mentah. Tetapi nikel justru turun harga. Hal-hal tersebut merupakan tantangan bagi sosok menteri ekonomi nanti.
“Tidak ada satupun lembaga di dunia yang memprediksi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi presiden terpilih Indonesia, bahwa target pertumbuhan 2025 ditetapkan capai 6 – 7%. lembaga dunia menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 paling tinggi sekitar 5,2%.”
Tauhid menegaskan, tantangan bagi kabinet terpilih khususnya menteri-menteri ekonomi adalah bagaimana menaikkan kinerja pertumbuhan ekonomi agar melebihi target pertumbuhan yang telah diprediksi oleh lembaga-lembaga dunia.
Perubahan nomenklatur, Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF mengutarakan, pemerintah baru akan membuat Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan memecah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.
Sehingga, lanjut Andry pentingnya, waktu penyesuaian yang harus dilakukan secara cepat. Apabila dilakukan, juga lembaga baru harus dikelola dan dipimpin secara profesional oleh mereka yang mengerti penerimaan negara. “Meninjau kembali badan otonom serupa yang saat ini diisi oleh politisi yang sering kali tidak efektif.”
Ekonomi Masih Tertinggal
Imaduddin Abdullah, Ekonom/Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development, INDEF mengatakan, beberapa indikator ekonomi Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, misalnya segi produktivitas dari nilai tambah dibagi pekerja Indonesia masih tertinggal di bawah negara lain seperti Malaysia. Produktivitas sektor industri kita justru di bawah negara berpendapatan menengah, dan selevel dengan negara low midle income.
“Daya saing sektor manufaktur juga rendah, dengan indikator Review Component Advantage (RCA). RCA =1 dianggap memiliki comparative advantage dibanding negara-negara lain. Pada tahun 2000 Indonesia masih selevel dengan Vietnam tapi RCA Indonesia ternyata masih di bawah 1 yang berarti daya saing ekspor terbilang rendah,” ujarnya.
Begitupun, lanjut Imadudin, untuk bidang Green Opportunities dan Hilirisasi Industri, Intensitas negara-negara maju untuk mengintervensi sektor industrinya semakin kuat terutama bagi mineral dan produk-produk turunannya. “Hilirisasi Indonesia di sektor mineral akan semakin mendapat resistensi dan persaingan semakin kuat dari negara-negara maju. Karenanya, dibutuhkan kabinet yang tidak hanya capable, tapi juga memiliki akuntabilitas dan respon yang kuat.”
Menurut Imadudin, Cina dinilai berhasil karena mempunyai pra-kondisi yang kuat, dan memiliki respon pemerintah yang juga kuat. India yang juga punya pra-kondisi kuat tapi tidak memiliki respon pemerintah yang kuat pada akhirnya kehilangan peluang tersebut.//
