JAKARTA, Bisnistoday – Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kesiapan penuh mendukung pemulihan infrastruktur publik yang terdampak aksi penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta pada 28–30 Agustus 2025.
Aksi tersebut menyebabkan kerusakan di sejumlah fasilitas layanan jalan tol, khususnya pada ruas Cawang–Tomang–Pluit (Tol Dalam Kota). Untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, Menteri PU Dody Hanggodo bersama jajaran Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jasa Marga meninjau kondisi Gerbang Tol Pejompongan pada Selasa (2/9/2025).
Berdasarkan laporan, terdapat 7 gerbang tol terdampak, yakni GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. Dari jumlah tersebut, 6 mengalami kebakaran dan 1 mengalami kerusakan parsial. Kerusakan meliputi layanan transaksi, peralatan tol, ruang petugas, hingga instalasi kelistrikan yang membutuhkan rekondisi dan penggantian baru.
Langkah Tanggap Darurat Jasa Marga
Jasa Marga selaku pengelola jalan tol segera mengambil langkah tanggap darurat dengan melakukan:
- Pembersihan material sisa kebakaran,
- Sterilisasi area gerbang tol,
- Pengoperasian Mobile Reader sebagai solusi layanan sementara.
Dengan langkah ini, arus lalu lintas tetap bisa dikelola meskipun beberapa gerbang tol masih dalam tahap perbaikan.“Dari total 7 gerbang tol yang terdampak, telah kami perhitungkan biaya perbaikannya sekitar Rp80 miliar. Proses perbaikan sudah dimulai sejak Minggu (31/8) dan ditargetkan selesai pada 7 September agar segera fungsional,” jelas Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad.
Pemulihan Halte TransJakarta
Selain meninjau gerbang tol, Menteri PU Dody juga memantau kondisi dua halte TransJakarta yang rusak, yaitu Halte Polda Metro Jaya dan Halte Senayan.“Kementerian PU akan mendukung perbaikan halte ini karena kerusakannya cukup parah. Fokus kami agar halte bisa segera fungsional. Pihak TransJakarta akan menyiapkan sistem operasional, sementara kami berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pembagian penanganan,” jelas Menteri Dody.
Kementerian PU juga menggelar rapat internal bersama Balai Penataan Bangunan dan Penataan Kawasan (BPBPK), Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk mendata seluruh infrastruktur publik yang terdampak aksi penyampaian aspirasi.
Berdasarkan perhitungan cepat, kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur publik di seluruh Indonesia mencapai Rp900 miliar. Angka ini masih bisa berubah sesuai dengan data detail kerusakan di lapangan.Menteri Dody menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi halte dan tol merupakan prioritas utama, mengingat peran vitalnya dalam mobilitas warga dan kelancaran aktivitas ekonomi.//
