JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Penyegaran kabinet menghadirkan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, terutama di sektor industri yang dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren perlambatan. Kehadiran Menteri Perindustrian yang baru dinilai perlu diikuti perubahan arah kebijakan agar sektor industri kembali menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti kinerja sektor industri yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan catatan yang disampaikannya, pertumbuhan sektor industri merosot dari 5,48 persen pada kuartal II 2025 menjadi sekitar 4,5 persen pada kuartal II 2026.
Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena industri memiliki peran besar dalam struktur perekonomian Indonesia. Ketika sektor industri melemah, target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintah akan menghadapi tantangan semakin berat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7 persen jika kondisi sektor industri lemah dan menurun seperti dua tahun terakhir ini,” demikian sorotan Didik dalam naskah tersebut.
Target Industrialisasi Berhadapan dengan Realitas
Tantangan sektor industri menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan target pembangunan pemerintah. Dalam RPJMN, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan meningkat dari baseline 18,67 persen menjadi 21,9 persen pada 2029.
Pada saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Menurut Didik, target tersebut akan sulit dicapai apabila kebijakan ekonomi dan industri masih berjalan seperti biasa tanpa perubahan berarti.
Karena itu, penyegaran posisi Menteri Perindustrian tidak cukup dipandang sebagai pergantian pejabat. Momentum tersebut perlu diterjemahkan menjadi perubahan strategi dan kebijakan industri.
“Jawabannya mutlak tidak menjalankan kebijakan as usual seperti selama dua tahun ini,” demikian pandangan yang disampaikan Didik.
Momentum Industrialisasi Jangan Kembali Hilang
Persoalan industri, menurut Didik, tidak semata-mata berkaitan dengan desain kebijakan. Indonesia juga menghadapi persoalan hilangnya momentum pertumbuhan industri dan persaingan dengan negara-negara di kawasan.
Pertumbuhan industri yang berada di bawah 5 persen juga tidak terjadi secara seragam di seluruh subsektor. Sejumlah subsektor mengalami kondisi yang berbeda-beda. Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur bahkan sempat berada di level 46,9 pada Juni 2026 dan 49,8 pada Agustus 2026, sebelum kembali ke 52,4 pada September 2026.
Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan industri membutuhkan kebijakan yang lebih terarah, bukan sekadar mempertahankan kebijakan yang telah berjalan.
RAPBN 2027 dan Tantangan Sektor Produktif
Sorotan juga diarahkan pada desain RAPBN 2027. Menurut Didik, struktur anggaran yang telah disahkan belum menunjukkan sinyal kuat mengenai dorongan khusus terhadap sektor produktif, khususnya industri.
Padahal, penguatan industri menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan besarnya adalah apakah struktur RAPBN 2027 mampu mengubah target pertumbuhan ekonomi menjadi akselerasi industrialisasi atau justru mempertahankan pola kebijakan yang ada.
Besarnya defisit anggaran, menurut analisis yang disampaikan dalam naskah tersebut, tidak dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai ekspansi produktif. Sebab, terdapat kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran utang serta berbagai program sosial yang membutuhkan alokasi APBN cukup besar.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan semata-mata meningkatkan besaran anggaran, tetapi memastikan desain kebijakan mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif dan memperkuat kapasitas industri nasional.
Kontribusi Industri Masih Terbatas
Besarnya kontribusi industri terhadap PDB membuat perlambatan sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kemampuan ekonomi nasional menciptakan pertumbuhan.
Dengan bobot sektor industri sekitar 19 persen terhadap PDB dan pertumbuhan sekitar 4,5 persen, kontribusi sederhananya terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 0,86 persen.
Angka tersebut menggambarkan mengapa sektor industri menjadi faktor penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi tinggi. Jika industri hanya tumbuh sekitar 4–5 persen, ruang kontribusinya terhadap akselerasi ekonomi juga menjadi terbatas.
Sebaliknya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa periode pertumbuhan ekonomi tinggi pernah berjalan beriringan dengan pertumbuhan sektor industri yang mencapai dua digit.
Menteri Perindustrian Baru Dituntut Membawa Perubahan
Penyegaran kabinet akhirnya menempatkan sektor industri sebagai salah satu pekerjaan rumah penting pemerintah. Menteri Perindustrian yang baru menghadapi tantangan untuk memastikan industri kembali menjadi mesin pertumbuhan, sekaligus mengejar target peningkatan kontribusi manufaktur dalam beberapa tahun mendatang.
Tugas tersebut bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan industri, tetapi juga mengembalikan momentum industrialisasi yang dinilai telah terlewat dan memperkuat keterkaitan antar-subsektor.
Jika kebijakan tidak mengalami perubahan berarti, target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen akan menghadapi tantangan besar. Karena itu, pergantian menteri menjadi momentum untuk menguji apakah pemerintah akan mempertahankan pola kebijakan lama atau melakukan perubahan strategi untuk memperkuat sektor industri sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi./
