Politisi Golkar Prof. Henry soal PPN 12 %: Pemerintah Harus Lebih Komunikatif

JAKARTA, Bisnistoday – Politisi Partai Golkar, Prof. Henry Indraguna, memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, namun hanya untuk barang mewah. Dalam keterangannya, Henry menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, agar kebijakan ini tidak menjadi kontroversial atau menimbulkan kebingungan. Ia berharap pemerintah bisa memanfaatkan masa transisi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan kebijakan ini.
Menurut Prof. Henry, langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga menegaskan pentingnya informasi yang jelas dan transparan, khususnya dalam menjelaskan barang-barang yang termasuk dalam kategori barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen.
“Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan secara rinci jenis barang mewah yang dimaksud, agar tidak terjadi kekeliruan di lapangan,” kata Prof Henry Indraguna dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).
Pemberlakuan masa transisi oleh pemerintah juga mendapat apresiasi dari Prof. Henry. Masa transisi ini, menurutnya, dapat digunakan untuk mempersiapkan penerapan PPN dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Mengingat banyaknya pernyataan yang beredar di masyarakat terkait kebijakan ini, Henry mengingatkan bahwa pemerintah perlu menggunakan media sosial dan berbagai platform informasi untuk menjelaskan kebijakan secara jelas dan terperinci.
Sebagai politisi yang juga berpengalaman di bidang hukum, Prof. Henry menyarankan agar kementerian dan lembaga terkait menyampaikan alasan kenaikan PPN dengan cara yang gamblang. Salah satu hal yang perlu dijelaskan adalah bagaimana aliran pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan publik, mengingat kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan pajak yang kerap mencuat dalam wacana politik.
“Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan harus dijaga. Jika mereka melihat bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kesejahteraan bersama, mereka akan lebih menerima kebijakan tersebut,” lanjutnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan pajak untuk program-program pembangunan yang lebih transparan.
Prof. Henry juga menambahkan bahwa pemahaman yang baik dari masyarakat akan menghindarkan kebijakan ini dari polemik yang tidak perlu.
“Masyarakat Indonesia sebenarnya bijak, selama mereka mendapatkan informasi yang jelas dan transparan. Dengan sosialisasi yang tepat, kebijakan ini akan diterima dengan baik,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kejelasan informasi merupakan kunci untuk menghindari bola liar yang dapat menambah kegaduhan.
Kedepannya, Henry berharap agar pemerintah dapat terus melakukan komunikasi yang terbuka dan efektif dalam setiap kebijakan. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.
“Sosialisasi yang efektif akan mencegah terjadinya perdebatan yang tidak produktif dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Prof. Henry mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan pajak dan anggaran negara. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terus menjalankan janji-janji kampanyenya dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.
Dengan adanya klarifikasi lebih lanjut dan komunikasi yang lebih terbuka, kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan gejolak.