JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah melalui Kementerian PUPR mencatat adanya kesenjangan (gap) kebutuhan pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sekitar Rp1.435 triliun sesuai dengan target transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
“Dari pembiayaan sebesar Rp2058 triliun tersebut yang mampu disiapkan oleh pembiayaan APBN sebesar 30% atau setara dengan Rp623 triliun sehingga terjadi funding gap sebesar Rp1.435 triliun,” ungkap Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, saat diskusi bertjuk: 3 Bold Actions : Terobosan Menutup Funding Gap Infrasttuktur, Crearive Infrastructure Financing Day (CreatIFF) di Jakarta, Rabu (13/12).
Herry mengutarakan secara terperinci, bahwa total kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebesar Rp2.058 triliun. Bidang sumberdaya air Rp577 triliun, bidang perumahan Rp750 triliun, bidang permukiman Rp128 triliun serta jalan dan jembatan sebesar Rp573 triliun.
Target pembiyaan infrastruktur ini, sebagai target trasnformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sedangkan, kondisi saat ini stok Infrastukrur Indonesia sekitar 70% berasal dari dukungan APBN, sedangkan indonesia harus keluar dari middle income trap. Dengan begitu, Diperlukan peningkatan pertumbuhan investasi infratruktur 8% dari PDB (Produk Domestik Bruti).
Tantangan Penyediaan infrastruktur
Herry menjelaskan, bahwa tantangan pembiayaan infrastruktur dari sumber daya air, adalah kapasitas tampung air di indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan negara lain sekitar 58m3 kapita per tahun.
Sementara, tantangan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, konektifitas dan panjang jalan per kapita di idnonesia juga cendeurng lebih rendah dibanding negara lain. Hal yang sama juga muncul tantangan penyediaan infrastruktur pemukiman dan penyediaan perumahan.
Untuk itu, Hery Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah melakukan berbagai percepatan untuk mewujudkan dukungan funding gap pembiyaan infrastruktur. Beberapa diantara percepatan itu, antara lain, melalui percepatan fast track standarisasi dan peningkatan kualitas dokumen PKS, dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan lainnyanya.
Kedua, lanjut Hery, pemerintah juga menyempurkan melalui penggabungan proses prakualifikasi dan pelelangan. serta pembetukan panel badan usaha.
Pembatasan waktu pemasukan dokumen pada proyek KPBU yang diprakarsai oleh badan usaha (unsolicited). Dan yang keempat, lanjut Herry, adalah penguatan screening proyek, pras studi kelayakan proyek didasarkan pada data yang lengkap dan akurat./
