TANGERANG SELATAN, Bisnistoday – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan nasional pada 2026. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen, Suharti, dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang Selatan, Senin (2/3).
Dalam paparannya, Suharti menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan mutu sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN.
Suharti mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran untuk program revitalisasi sekolah serta penyediaan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP).
“Seperti yang Pak Presiden sampaikan, untuk revitalisasi sekolah akan ada penambahan anggaran. Kemudian, penyediaan IFP, ada tiga IFP per sekolah. Ini semua sedang dalam proses pembahasan, jadi tentu itu juga nanti akan menambah anggaran Kemendikdasmen. Jadi tidak akan terganggu dengan anggaran yang sudah dialokasikan,” ujar Suharti.
Ia juga menyebutkan bahwa pengadaan perangkat Chromebook dan tambahan IFP masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
Tunjangan Guru Non-ASN Capai Rp14,1 Triliun
Suharti menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp14,1 triliun khusus bagi berbagai tunjangan guru non-ASN di tingkat pusat.
Rinciannya, tunjangan profesi guru non-ASN mencapai Rp11,58 triliun, tunjangan khusus non-ASN sebesar Rp723,5 miliar, serta insentif guru non-ASN yang meningkat menjadi Rp1,8 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan total alokasi 2025 yang sebesar Rp12,48 triliun.
“Untuk tahun 2026 ini menyediakan 14,1 triliun untuk berbagai tunjangan guru. Ada tunjangan profesi untuk guru non-ASN, kami sediakan 11,58 triliun. Kemudian untuk tunjangan khusus non-ASN sekitar 723,5 miliar, dan juga untuk insentif guru non-ASN meningkat menjadi 1,8 triliun tahun ini,” jelasnya.
Tunjangan Guru ASN Tembus Rp74,76 Triliun
Tak hanya guru non-ASN, alokasi tunjangan bagi guru ASN di daerah juga mengalami kenaikan signifikan. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp74,76 triliun untuk tunjangan guru ASN, meningkat dari Rp70,06 triliun pada 2025.
Dana tersebut mencakup tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, serta dana tambahan penghasilan guru. “Untuk tunjangan guru ASN tahun 2026 kami alokasikan 74,76 triliun rupiah. Meningkat dari tahun 2025 yang sebanyak 70,06 triliun rupiah,” kata Suharti.
Status Guru P3K Paruh Waktu Masih Dibahas
Terkait status guru P3K paruh waktu, Suharti menjelaskan bahwa definisi kepegawaiannya masih dalam pembahasan bersama Kementerian PAN-RB. Namun, secara kategori, guru P3K paruh waktu masuk dalam kelompok ASN.
“Kalau definisinya, guru P3K paruh waktu itu masuk kategori ASN. Jadi ini sedang dalam proses pembahasannya bersama Kemenpan-RB untuk penanganan mereka,” ujarnya. Meski demikian, penggajian guru P3K paruh waktu tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Perluasan Program Indonesia Pintar hingga TK
Selain peningkatan mutu pendidikan, menurut Suharti, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui penguatan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2026, cakupan PIP tidak hanya untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, tetapi juga untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).Sebanyak 888.000 anak TK telah dialokasikan anggaran untuk menerima PIP tahun ini.
“Prioritasnya tentu yang pertama untuk peningkatan mutu melalui berbagai program. Kemudian untuk akses, seperti Program Indonesia Pintar tahun 2026 kita perkuat dan perlebar cakupannya. Dari yang semula hanya SD, SMP, SMA, dan SMK, menjadi tambahannya TK juga kita masukkan,” pungkas Suharti.
Dengan lonjakan anggaran dan perluasan program, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional semakin merata dan kesejahteraan guru kian terjamin. Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi momentum penting dalam transformasi pendidikan Indonesia./
