JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia kembali kehilangan seorang negarawan senior yang hingga akhir hayatnya tak berhenti menyuarakan kegelisahan terhadap arah bangsa. Try Sutrisno, Wakil Presiden RI periode 1993–1998, dikenang bukan hanya sebagai tokoh militer dan pemimpin nasional, tetapi juga sebagai sosok yang di masa tuanya tetap lantang mengingatkan pentingnya menjaga marwah Pancasila di tengah derasnya arus liberalisasi politik.
Dalam sebuah tulisan reflektif yang disampaikan Prof. Didik J. Rachbini, ekonom Indef dan Rektor Universitas Paramadina, sosok Try digambarkan sebagai pribadi hangat yang tak segan menyapa dan menepuk punggung generasi lebih muda dalam berbagai forum. “Beliau selalu menyapa dengan senyum, seakan sudah bersahabat lama,” kenangnya.
Kritik Terbuka atas Arah Demokrasi
Setahun sebelum wafat, tepatnya pada 21 Juli 2025, Try Sutrisno masih tampil bugar dan berpidato lantang dalam acara Pembinaan Ideologi Pancasila dan peluncuran Pancasila Virtual Expo 2025 di Universitas Indonesia. Dalam forum itu, ia menyampaikan kritik tajam terhadap praktik demokrasi pasca-amandemen UUD 1945.
Menurutnya, kehidupan bangsa Indonesia telah bergerak ke arah yang terlalu liberal dan menjauh dari nilai-nilai dasar Pancasila. Ia bahkan menyebut pelaksanaan demokrasi Indonesia “lebih liberal dari sistem yang berlaku di Amerika Serikat.” Amandemen UUD 1945 yang dilakukan empat kali dinilainya telah mengubah sendi kehidupan berbangsa secara mendasar tanpa kajian dan perenungan yang cukup.
Try mendorong adanya evaluasi dan kaji ulang terhadap sistem ketatanegaraan hasil amandemen. Ia memandang, sistem yang berjalan selama lebih dari dua dekade terakhir menyisakan banyak kelemahan struktural yang perlu dikoreksi.
Hilangnya Pilar Musyawarah
Salah satu sorotan utama Try adalah perubahan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menyesalkan hilangnya peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus pembuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dalam pandangannya, ketiadaan GBHN membuat arah pembangunan nasional kehilangan fondasi jangka panjang. Politik menjadi sangat pragmatis dan berorientasi lima tahunan, mengikuti ritme pemilu dan kepentingan partai politik. Akibatnya, orientasi kebijakan negara dinilai cenderung transaksional dan jangka pendek.
Kritik tersebut tidak berhenti pada aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh kualitas kepemimpinan nasional. Ia mengkhawatirkan lahirnya pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan sesaat ketimbang visi kebangsaan yang kokoh seperti generasi pendiri bangsa.
Reformasi Berbasis Jati Diri Bangsa
Try Sutrisno tidak menolak reformasi. Namun, ia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh sekadar meniru model liberal Barat atau menjadi euforia kebebasan tanpa arah. Reformasi, menurutnya, harus berakar pada nilai dan karakter keindonesiaan.
Baginya, demokrasi hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan utama tetaplah mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Jika demokrasi justru melemahkan moral, etika, dan integritas nasional, maka yang perlu dikaji bukan semangat kebebasannya, melainkan implementasinya.
Dalam berbagai kesempatan, Try mengingatkan generasi muda agar kembali mengenal dan menghayati Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Ia melihat gejala memudarnya pemahaman ideologi negara di kalangan generasi baru sebagai tantangan serius bagi masa depan Indonesia.
Warisan Pemikiran Seorang Negarawan
Kepergian Try Sutrisno meninggalkan jejak pemikiran yang layak direnungkan, terutama di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak. Ia adalah representasi generasi lama yang menyaksikan langsung perjalanan Orde Baru, masa transisi, hingga era reformasi.
Terlepas dari perdebatan atas pandangannya, konsistensinya dalam menyuarakan evaluasi sistem ketatanegaraan menunjukkan kepedulian mendalam terhadap masa depan bangsa. Di usia senja, ia tetap berdiri sebagai suara moral yang mengingatkan bahwa modernitas politik tidak boleh menggerus identitas nasional.
Kini, bangsa ini tak lagi mendengar pidatonya yang tegas dan lugas. Namun, gagasan dan kritiknya tetap hidup sebagai bahan refleksi: apakah demokrasi yang kita jalankan hari ini telah sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa, atau justru semakin menjauh?
Selamat jalan, Jenderal. Warisan pikiranmu akan terus menjadi bagian dari diskursus kebangsaan Indonesia.
Jakarta, 2 Maret 2026
Oleh : Prof. Didik J Rachbini, Ekonom Indef dan Rektor Universitas Paramadina
