JAKARTA, Bisnistoday- Subsidi energi tahun 2022 yang senilai Rp502 triliun mayoritas dinikmati oleh orang kaya, sementara rakyat miskin hanya sekdikit yang menikmati subsidi. Karena itu, jika subsidi ditambah lagi sama artinya pemerintah mensubsidi orang kaya.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Komisis IV DPR di Jakarta, Kamis (25/8). Ia merinci dari sumsidi solar senilai Rp143 triliun, sebanyak 89 persen atau Rp127 triliun dinikmati oleh dunia usaha dan 40 persen orang terkaya di Indonesia.
Dengan demikian, lanjut Menkeu, masyarakat miskin hanya menikmati porsi yang sangat kecil dari ratusan triliun rupiah subsidi tersebut. “Ini terlihat dari volume subsidi solar sebesar 15,1 juta kilo liter, kelompok miskin hanya menikmatikurang dari 1 juta kiloliter,” ungkapnya.
Kondisi yang sama juga tercermin dari subsidi Pertalite senilai Rp93 triliun, sebanyak 86 persen atau Rp80 triliun dinikmati 30 persen rumah tangga terkaya di Tanah Air.
Jika dilihat dari volume subsidi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter, sebanyak 15,8 juta kiloliter subsidi Pertalite dinikmati orang kaya, sedangkan hanya 3,9 juta kiloliter subsidi Pertalite yang dinikmati golongan 40 persen masyarakat terbawah.
“Jadi kalau nambah subsidi ratusan triliun lagi uangnya dari mana? Ini juga berarti menambah subsidi orang mampu lebih banyak lagi,” tutur Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan subsidi energi sebesar Rp502 triliun kemungkinan akan habis sebelum akhir tahun 2022. Perkiraan ini salah satunya berkaca dari kuota subsidi solar yang telah terpakai 9,88 juta kiloliter dari alokasi 15,1 juta kiloliter sejak Januari sampai Juli 2022. Adapun kemungkinan kuota tersebut akan habis di bulan Oktober 2022.
Kuota subsidi Pertalite pun sama, dari alokasi 23 juta kiloliter, subsidi yang telah terpakai adalah 16,4 juta kiloliter sampai Juli 2022, seiring dengan semakin masifnya mobilitas masyarakat. Dengan begitu diperkirakan kuota subsidi Pertalite akan habis pada September 2022.
Jangan Naikkan BBM Subsidi
Dalam kesempatan terpisah, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar karena dapat menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat. “Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bukan pilihan yang tepat dan bijak saat ini.”
Hery mengatakan jika Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter, maka kontribusi terhadap inflasi diprediksi mencapai 0,97 persen.
Menurutnya, pemerintah mesti menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Covid baru saja mereda, ekonomi belum pulih, masyarakat sudah dibebani kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini menjadi persoalan di ranah publik,” ujar Hery.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Ombudsman menyarankan pemerintah agar cermat dalam menggali seluruh sumber pendapatan negara dan mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja dan transfer ke daerah.
Pemerintah hendaknya menetapkan pembatasan kendaraan roda dua di bawah 250 cc dan angkutan umum sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat dan memakai BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar daripada langsung menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kriteria sepeda motor dan kendaraan angkutan umum yang menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar dimasukkan ke dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
Pemerintah melalui Pertamina Patra Niaga mesti melakukan edukasi dan konsultasi bagi masyarakat yang diprioritaskan mendapat BBM bersubsidi mengingat masih banyak masyarakat belum mengetahui atau mengerti tentang pendaftaran kuota BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan aktivitas pengisian BBM secara mobile ke lokasi-lokasi basis perekonomian masyarakat, semisal kelompok petani, nelayan, pedagang pasar, dan lain-lain karena ekonomi mereka masih rentan. Kelompok itu juga sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang dinilai sangat membutuhkan BBM bersubsidi.
Ombudsman juga menyarankan supaya pemerintah mengoptimalkan pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan berbagai praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran./
