JAKARTA, Bisnistoday- Pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu sinergitas antarlambaga dan pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola. Hingga saat ini masih ada egosektoral di antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia.
“Begitu banyak pemangku kepentingan, tapi belum ada sinergitas sehingga diperlukan sinergi guna meningkatkan dan memperkuat tata kelola,” kata Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sri Yanti dalam sebuah webinar di Jakarta, Rabu (21/4).
Sinergitas tersebut, kata dia, termasuk dalam kerangka mendukung pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Selain itu, kerangka regulasi juga memerlukan panejaman peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perikanan,
Disamoing itu, lanjutnya, kerangka pendanaan juga memerlukan mekanisme pembiayaan untuk mendukung pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Sumbernya, menurut dia, bisa berbagai macam, bisa investasi pemerintah, dunia usaha, filantropi, maupun creative finance.
Sri Yanti menyebutkan, usaha perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi oleh armada kecil hingga menengah yang mencapai 99 persen. Sementara untuk perikanan budi daya juga masih perlu ditingkatkan untuk membantu program pengentasan stunting dengan memanfaatkan ikan sebagai sumber protein yang dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia.
Isu lainnya, kata dia, pangsa ekspor Indonesia dibanding pasar dunia masih kecil, yakni hanya tiga persen. Isu mutu produk mutu dan produk perikanan juga berdampak pada akses pasar penerapan perikanan berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan belum terapkan good governance./
