BOYOLALI, Bisnistoday – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpesan kepada warga Boyolali, Jawa Tengah, uang Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak boleh dipakai untuk judi online. Hal ini disampaikan Wapres Gibran saat meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dilakukan Pos Indonesia melalui Kantorpos KC Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat, (18/7).
“Setuju ya, ibu-ibu? BSU digunakan dengan baik, digunakan untuk kegiatan produktif, dan saya yakin di sini tidak ada satupun yang menggunakan BSU atau bantuan apapun untuk judol. Jangan sampai ya, Bapak-Ibu. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada! Jangan ada siapapun yang ada di sini menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik,” ungkap Wapres Gibran kepada warga Boyolali.
“Karena nanti ke depan ada mekanisme hukum yang berlaku. Saya tidak ingin ada bantuan yang dicabut. Jadi tolong Bapak-Ibu, saya yakin Bapak-Ibu semua yang ada di sini bisa menggunakan bantuan ini dengan baik,” tambah Wapres menegaskan.
Peninjauan penyaluran BSU kali ini didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris, dan Dirut BPJSTK Pramudya Iriawan Buntoro.
Wapres Gibran di hadapan penerima BSU mengatakan agar masyarakat penerima BSU dapat menggunakan uang tersebut untuk kegiatan yang produktif. Misalnya, membeli perlengkapan sekolah anak.
“Ini lokasi ketiga yang saya kunjungi, terkait program BSU, dan saya lihat selama ini, progresnya baik. Saya ingin titip pesan saja kepada Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, saya mohon bantuan yang sudah diterima ini digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin yang anak-anaknya masih sekolah gunakan untuk membeli peralatan sekolah, ataupun seragam,” urai wapres Gibran.
“Kalau bisa juga digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari untuk ibu-ibunya membeli sembako, membeli kebutuhan di rumah. Ya kalau bisa, rokoknya dikurangi (penggunaan BSU),” terang Wapres.
Penyaluran BSU menjadi salah satu program pemerintah yang kembali dilaksanakan pada tahun ini. Kali ini, pemerintah menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sebanyak 8,5 juta penerima di antaranya disalurkan melalui PosIND. Per 18 Juli 2025, Kantor Pos KC Boyolali telah menyalurkan BSU kepada 12.538 pekerja dari total alokasi sebanyak 18.366, atau sebesar 68,7 persen.
“Kalau Jawa Tengah secara keseluruhan sudah terealisasi 2 juta BSU yang sudah tersampaikan. Kemudian dari 15,9 persen hari ini sudah 86 persen. Kemudian, Jawa Tengah itu 2 juta BSU, Boyolali sekitar 84 ribu BSU yang tersalurkan. Dan alhamdulillah, BSU ini benar-benar sampai di rekening rakyat langsung,” kata Wamenaker Immanuel, di lokasi yang sama.
Ia pun menegaskan BSU diterima utuh oleh pekerja tanpa potongan apapun. Menurutnya, BSU merupakan tanggung jawab negara, dan tidak dipotong apalagi ‘dikentit’ (diambil secara sepihak). “Ya kan? Kalau dipotong, dikentit, saya bilang sekali lagi di pemerintahan Pak Prabowo-Gibran tidak punya toleransi terhadap perilaku kejahatan seperti itu. Itu kejahatan kemanusiaan yang enggak boleh kita toleransi sedikit pun,” kata Wamenaker./
