JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah mestinya tekan tombol sirine akibat terus menggunungnya utang pemerintah, BUMN dan swasta di Indonesia. Secara umum, utang pemerintah dan BUMN sudah hampir mencapai Rp9.000 triliun.
“Jadi total pembayaran bunga utang di APBN pada 2022 menjadi naik sebesar Rp405,9 triliun, atau 20 % dari total belanja pemerintah pusat. Angka ini jauh dari anggaran untuk pendidikan nasional di Kemendikbudristek disediakan hanya Rp80 triliun, ini sudah ironis,” Riza Annisa Pujarama, Peneliti Indef dalam dialog ekonomi bertajuk “Siapa Menanggung Utang? Di Jakarta, belum lama ini.
Lebih lanjut Riza Annisa Pujarama mengatakan, posisi utang pemerintah terakhir sebanyak Rp6.919,15 triliun. Sementara rasio utang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (GDP/gross domestic product) adalah 39,9%.
“Pada postur APBN 2022 khususnya segi pembiayaan yang diperoleh dari utang diperkirakan akan mencapai Rp7.500 triliun pada tahun ini. Ini belum termasuk utang BUMN, yang jumlahnya di atas 2.000 triliun rupiah,” tuturnya.
Secara terperinci, Riza mengatakan, total jumlah utang publik baik utang pemerintah maupun utang BUMN tercatat pada triwulan III tahun 2022 mencapai Rp8.924,27 triliun. Jadi hampir mencapai Rp9000 triliun. “Hal itu akan berdampak pada tingkat fleksibilitas fiskal yang semakin ketat dari keuangan negara,” tuturnya.
Karena itu, menurut Riza total pembayaran bunga utang di APBN pada 2022 menjadi naik sebesar Rp405,9 triliun pada 2022 atau 20 % dari total belanja pemerintah pusat. Didalam Undang-undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara GDP ratio maksimal memang 60% utang terhadap GDP.
“Tetapi yang jadi masalah adalah kemampuan pengumpuan pajak (tax ratio) yang masih rendah dibandingkan negara-negara emerging market misalnya,” ujarnya.
Disisi lain, kata Riza, saat ini sumber pendanaan negara masih didominasi dari SBN (Surat Berharga Negara) yang bunganya amat tinggi yakni 6,74% yield government bond untuk 10 tahun sedangkan Thailand sendiri yield per tahun hanya 2,23%.
Memang, data IMF 2021 menyebut Debt Service Ratio (DSR) Indonesia berada pada 41,4%, DSR thailand 2021 sebesar 55,9%, tetapi yield Thailand lebih rendah yakni 2,23% dan yield Indonesia 6,74%. “Hal itulah yang menyebabkan beban pembayaran bunga utang Indonesia sangat tinggi yakni Rp405, 9 triliun pada 2022,” cetusnya.
Begitu Rentan
Riza Annisa menegaskan, dengan kondisi begitu, kalau saja The Federal Reserved (Bank Sentral AS) yang sudah menaikkan sukubunganya, maka “rebutan” dana akan semakin keras bersaing. Mendapatkan dari pasar global akan semakin naik yield yang ditetapkan. otomatis beban utang ke APBN akan semakin berisiko.
“Karena itu, penggunaan utang produktif yang disalurkan tetapi harus tetap dalam pengawasan. Selama ini terkesan tidak efisien,” terangnya.
Menurut Riza, penggunaan utang harus lebih transparan dan harus dilakukan asesmen apakah sudah sesuai peruntukan anggaran atau memenuhi target. Juga harus dibarengi dengan perbaikan penerimaan sektor perpajakan./
