JAKARTA, Bisnistoday – Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming meminta Kemendikdasmen masukkan pelajaran digital seperti coding dan pengenalan AI kepada siswa melalui kurikulum. Hal ini, penting agar siswa mampu mengikuti dunia digital dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika tingkat TK. Saya titip pak menteri, saya pikir untuk SD, SMP, diterapkan juga pelajaran Coding, jangan sampai kalah dengan India, untuk Indonesia Emas, kita siapkan generasi emas,” ungkap Wapres Gibran.
Wapres Gibran mengungkapkan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (11/11).
Acara ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian dan diikuti oleh para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.
Sistem Zonasi Sekolah
Dalam kesempatan ini, Wapres juga menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Gibran menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi. Menurutnya, meski bermanfaat, kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujarnya.
Selanjutnya, Wapres menggarisbawahi krusialnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah. Ia mengatakan, bahwa sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. “Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis
Mengakhiri arahannya, Wapres meminta para Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). “Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik,” harapnya. Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Meskipun demikian, pelaksanaan kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tidak merata, serta distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah.
Melalui kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota ini, diharapkan solusi yang dirumuskan akan lebih efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.//
