MAKASSAR, Bisnistoday – Upaya pemulihan infrastruktur pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan memasuki babak penting. PT Hutama Karya (Persero) resmi memulai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dua gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masing-masing untuk tingkat provinsi dan Kota Makassar, setelah penandatanganan kontrak pekerjaan pada Kamis (11/12) di Makassar
Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Anugrah, bersama Executive Vice President (EVP) Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra. Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan Baskoro Elmiawan dan Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi
Kepala Balai PBPK Sulawesi Selatan, Baskoro Elmiawan, menekankan bahwa pemulihan kedua gedung ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kelancaran fungsi lembaga perwakilan rakyat. Gedung DPRD, katanya, merupakan salah satu simbol utama demokrasi daerah, tempat berbagai keputusan penting masyarakat dihasilkan. Ia berharap proses rehabilitasi berjalan cepat dan efektif agar aktivitas legislasi kembali optimal dalam lingkungan yang aman dan nyaman
Ruang Kerja Lebih Modern dan Adaptif
Ruang lingkup pekerjaan mencakup pembaruan menyeluruh—mulai dari lantai, plafon, dinding, atap, hingga fasad bangunan. Penataan ulang ruang fraksi, ruang rapat, dan area publik diarahkan untuk meningkatkan efisiensi alur kerja dan aksesibilitas. Ruang rapat utama dan ruang komisi juga dirancang lebih fleksibel untuk menampung kegiatan pertemuan yang semakin dinamis
Di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, rehabilitasi mencakup Gedung Utama empat lantai, gedung tower sepuluh lantai, serta bangunan penunjang seperti gedung aspirasi, kantin, dan pos jaga. Sementara itu, untuk DPRD Kota Makassar, fokus diarahkan pada pemulihan fungsi gedung sebagai titik temu antara pemerintah kota dan masyarakat, dengan peningkatan tata sirkulasi dan zona pelayanan publik
Didukung Teknologi BIM dan LiDAR
Proyek ini akan memanfaatkan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk perencanaan detail dan koordinasi konstruksi. Teknologi pemindaian LiDAR juga digunakan guna memperbarui data kondisi eksisting bangunan, membantu penyusunan intervensi perbaikan yang lebih presisi. Pendekatan ini diyakini mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan di lapangan
Hutama Karya juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan pemantauan internal melalui HK Shield untuk memastikan seluruh aktivitas konstruksi berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan yang ketat
Amanah untuk Pemulihan Pelayanan Publik
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa penugasan ini merupakan amanah besar dalam mendukung pemulihan layanan publik dan fungsi demokrasi di daerah. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik dan tepat waktu.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengerjakan pembangunan proyek ini. Hutama Karya akan memastikan pengerjaan dilakukan dengan standar mutu terbaik,” ujarnya, sembari meminta dukungan penuh agar proyek berjalan lancar./
