JAKARTA, Bisnistoday – INDEF melalui inisiatif Green Transition Initiative (GTI) menilai percepatan elektrifikasi kendaraan dan penerapan cukai emisi dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal dan energi nasional. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Energi Tahan, Fiskal Aman: Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncos Anggaran” pada 23 April 2026.
Direktur INDEF GTI, Imaduddin Abdullah, menyoroti besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, subsidi tersebut tidak hanya tinggi tetapi juga belum sepenuhnya tepat sasaran. “APBN kita harus menanggung subsidi yang begitu besar untuk BBM yang menghasilkan emisi tinggi. Sebaliknya kendaraan listrik tidak hanya rendah emisi, tetapi juga mampu menarik investasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. INDEF memperkirakan bahwa peningkatan adopsi mobil listrik sebesar 10 persen per tahun dapat menghemat subsidi BBM hingga Rp12,3 triliun. Angka ini dinilai lebih besar dibandingkan penghematan dari kebijakan work from home (WFH) yang saat ini diterapkan.
Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada ketimpangan dukungan antara kendaraan berbasis BBM dan kendaraan listrik. Studi INDEF pada 2025 menunjukkan bahwa mobil BBM menerima subsidi rata-rata Rp15,5 juta per tahun, sedangkan mobil listrik hanya sekitar Rp2,3 juta. Ketimpangan ini dinilai menghambat percepatan transisi energi.
Untuk itu, INDEF mendorong penerapan cukai emisi sebagai instrumen fiskal untuk menekan konsumsi BBM sekaligus memperbaiki struktur subsidi. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyebut potensi penerimaan dari cukai emisi dapat mencapai Rp40,4 triliun per tahun. Dana tersebut, kata dia, dapat dialokasikan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik dan transportasi publik.
Dari sisi pemerintah, Trois Dilisusendi menegaskan komitmen untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Meski demikian, adopsi kendaraan listrik masih menghadapi sejumlah kendala, seperti harga yang relatif tinggi, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan./
