JAKARTA, Bisnistoday –
Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, mengatakan, pada 5 Mei 2026, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghadap Presiden di Istana Negara untuk melaporkan hasil kerja tim yang tertuang dalam laporan setebal 3.000 halaman.
Yusril menjelaskan Presiden telah membaca kesimpulan laporan tersebut dan mendiskusikannya bersama pejabat terkait.
Berikut sejumlah arahan yang disampaikan Presiden.
Pertama, Pemerintah tidak akan membentuk kementerian baru yang membawahi Polri. Kepolisian Nasional Republik Indonesia tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana yang berlaku saat ini.
Selanjutnya, mekanisme pemilihan Kapolri tidak berubah—Presiden mengangkat Kapolri dengan persetujuan DPR.
Baca Juga: Presiden Lantik Sepuluh Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
Baca Juga: Polri Dibawah Kementerian: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?
Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun akan diperluas dan diperkuat, sehingga keputusan dan rekomendasinya ke depan bersifat mengikat.
Pemerintah juga akan menyusun norma hukum yang lebih jelas mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh polisi aktif di luar institusi kepolisian.
Terakhir, guna memberikan landasan konstitusional bagi seluruh hal di atas, Pemerintah bersama DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kami berharap upaya yang telah bersama-sama kita lakukan ini dapat mewujudkan Polri yang lebih humanis dan profesional dalam menegakkan keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ” tegas Yusril.
_
