www.bisnistoday.co.id
Rabu , 6 Mei 2026
Home HEADLINE NEWS Wamendikdasmen Minta Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dioptimalkan Agar Tepat Sasaran
HEADLINE NEWS

Wamendikdasmen Minta Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dioptimalkan Agar Tepat Sasaran

Wamendikdasmen
Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Kemendikdasmen, saat acara Sinergi Kemendikdasmen dan Kejaksaan RI, mengenai Pengawasan Program Indonesia Pintar di Satuan Pendidikan melalui “Jaga Indonesia Pintar”, di Bandung, Rabu (6/5).
Social Media

BANDUNG, Bisnistoday – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) guna memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Kemendikdasmen, mengakui bahwa implementasi program tersebut selama ini masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Menurut Atip, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan penyaluran PIP belum optimal. “Masih ada pengembalian dana ke kas negara. Persoalannya antara lain sinkronisasi data, faktor geografis, hingga ketidaktahuan masyarakat,” ujarnya acara Sinergi Kemendikdasmen dan Kejaksaan RI, mengenai Pengawasan Program Indonesia Pintar di Satuan Pendidikan melalui “Jaga Indonesia Pintar”, di Bandung, Rabu (6/5).

Atip melanjutkan, program Indonesia Pintar sendiri telah berjalan sejak 2014 dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan dan menekan angka putus sekolah. Meski secara umum dinilai memberikan dampak positif, Atip menegaskan bahwa masih ada celah dalam sistem yang perlu segera diperbaiki.

Selama ini, mekanisme penyaluran PIP dilakukan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan, dengan pencairan dana yang langsung disalurkan melalui sekolah. Namun, dalam praktiknya, skema tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh siswa yang berhak, terutama di wilayah dengan kendala geografis.

“Sekolah sebenarnya yang paling mengetahui kondisi siswanya. Tapi kenyataannya, masih ada anak yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak terakomodasi,” kata Atip.

Ia juga menyoroti perlunya kajian ulang terkait kemungkinan perubahan sistem penyaluran, termasuk opsi pencairan langsung melalui sekolah dengan koordinasi yang lebih kuat bersama Dinas Pendidikan. Namun, langkah ini dinilai akan menambah beban administratif bagi sekolah dan pemerintah daerah, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang.

Sepatu Murid Kekecilan

Atip mengisahkan tentang salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah peristiwa tragis yang menimpa seorang siswa SMK di Kalimantan. Siswa tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang diduga dipengaruhi oleh penggunaan sepatu yang tidak layak. Ironisnya, siswa tersebut belum terdaftar sebagai penerima PIP.

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa masih ada anak-anak yang luput dari perhatian program. Ini yang harus kita perbaiki agar PIP benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pendataan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga agar program bantuan pendidikan ini dapat menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan secara adil dan merata./

Arsip

Beritasatu Network

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

TRADE EXPO INDONESIA 2026

<?php echo adrotate_ad(13); ?>

Related Articles

PELABUHAN PRIOK
Ekonomi & BisnisHEADLINE NEWS

Ekonomi Indonesia Melaju 5,61 Persen, Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

JAKARTA, Bisnistoday - Kinerja ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 menunjukkan tren...

Tol Trans Sumatera
HEADLINE NEWS

Menteri PU Targetkan Pengerjaan Tol Kayuagung-Palembang-Betung Rampung Kuartal III 2026

JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) percepat pembangunan Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung...

Lomba Burung
Ekonomi RakyatHEADLINE NEWS

Perputaran Ekonomi Lomba Burung Berkicau Capai Hingga  Rp2 Triliun

JAKARTA, Bisnistoday  - Kementerian Perdagangan mencatat perputaran ekonomi dari ekosistem burung kicau...

Kota Jakarta
Ekonomi RakyatHEADLINE NEWS

Kesenjangan Kekayaan Masyarakat di Kota Jakarta Bagai Bumi dan Langit

JAKARTA, Bisnistoday – Kesenjangan pendapatan masyarakat di Kota Jakarta seharusnya dilihat tidak...