BANDUNG, Bisnistoday – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan.
Langkah ini menjadi strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang saat ini menghadapi pembatasan kuota, sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.511 ton per hari.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Syahriani, serta Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah.
Syahriani mengatakan, pembatasan kuota TPA Sarimukti harus menjadi momentum perubahan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, pola lama yang mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang sudah tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan perkotaan.
“Pembatasan kuota TPA Sarimukti harus menjadi momentum perubahan. Kota Bandung tidak bisa lagi bergantung pada pola lama kumpul, angkut, buang. Ke depan, sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pengelolaan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Pemkot Bandung tengah menginventarisasi calon lokasi pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut dirancang agar proses pengolahan sampah dapat dilakukan lebih dekat dengan sumbernya sehingga volume sampah yang dikirim ke TPA semakin berkurang.
Pembangunan fasilitas ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan bantuan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang saat ini masih dalam tahap uji coba efektivitas, sementara Mabes TNI AD berencana memberikan bantuan mesin pengolahan sampah.
Menurut Syahriani, pembangunan fasilitas tersebut bukan hanya menambah infrastruktur, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA,” katanya.
Melalui penambahan fasilitas tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Pengurangan ini diharapkan dapat memperpanjang umur layanan TPA Sarimukti sekaligus mengurangi risiko penumpukan sampah akibat keterbatasan kapasitas.
Untuk mencapai target tersebut, DLH menerapkan pendekatan pengelolaan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Sampah organik akan diolah menjadi kompos maupun melalui teknologi pengolahan organik lainnya.
Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi akan diarahkan ke jalur daur ulang melalui bank sampah dan mitra pengelola, sedangkan sampah anorganik bernilai rendah akan diolah menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi RDF.
“Kami menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun, keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber,” tambah Syahriani.
DLH juga memastikan seluruh calon lokasi pembangunan akan melalui verifikasi teknis dan sosial. Lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki luas lahan yang memadai, akses kendaraan operasional, serta tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun fasilitas publik di sekitarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung percepatan penanganan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“DPRD Kota Bandung memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program penanganan sampah. Melalui fungsi pengawasan, kami terus memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan teknologi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
“Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, komunitas, hingga warga,” katanya.
Menurut Nunung, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar budaya pengurangan dan pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga.
“Edukasi harus dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan. Budaya memilah sampah harus dimulai dari rumah tangga, kemudian diperkuat di tingkat RT dan RW, sehingga volume sampah yang harus diangkut ke TPA dapat terus berkurang,” tuturnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat, Kota Bandung optimistis mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.
Transformasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti, tetapi juga mewujudkan budaya baru pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber.E2
