Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk menyampaikan capaian pemerintahan sekaligus meneguhkan harapan rakyat. Namun, satu bagian pidato justru menjadi perbincangan luas di kalangan netizen: kisah seorang buruh harian pengupas bawang yang disebut memperoleh upah Rp700 ribu per kilogram. Sosok tersebut diperkenalkan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
Yang menarik bukan semata soal angka upah pengupas bawang. Persoalan yang lebih besar adalah mengapa masyarakat begitu cepat merespons, mempertanyakan, bahkan meragukan ucapan Presiden?
Di sinilah persoalan komunikasi politik pemerintah sebenarnya berada. Ketika masyarakat sudah berada dalam posisi underestimate terhadap pernyataan seorang Presiden, problemnya bukan lagi sekadar salah informasi atau salah penyebutan profesi. Problemnya adalah trust.
Presiden boleh menyampaikan sederet angka keberhasilan, program strategis dan kebijakan transformatif. Bahkan dalam pidatonya, pemerintah menyebut telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, restrukturisasi BUMN dan berbagai agenda pembangunan kembali menjadi bagian penting narasi pemerintah.
Tetapi rakyat sekarang tidak lagi cukup diyakinkan oleh pidato. Masyarakat ingin melihat kesesuaian antara kata dan kenyataan.
Inilah yang membuat isu efisiensi anggaran menjadi sensitif. Pemerintah berbicara mengenai penghematan, disiplin fiskal dan penggunaan anggaran secara produktif. Secara prinsip, tentu tidak ada yang salah. Tetapi publik kemudian bertanya: kalau negara harus berhemat, mengapa struktur pemerintahan masih dianggap besar?
Kalau efisiensi menjadi mantra utama, apakah efisiensi benar-benar terjadi pada pusat-pusat kekuasaan atau justru lebih terasa pada masyarakat dan birokrasi di lapisan bawah?
Pertanyaan serupa muncul terhadap MBG. Program ini secara gagasan sangat mulia: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan bergizi. Tidak ada yang keberatan dengan tujuan tersebut. Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi, pengawasan dan akuntabilitas. Program yang baik tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik.
Demikian pula dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Secara konsep, gagasan membangun kekuatan ekonomi desa sangat menarik. Pemerintah sendiri menempatkan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa. Namun, publik berhak bertanya: siapa yang mengelola? Siapa yang menerima manfaat? Bagaimana mekanisme pengadaannya? Bagaimana pengawasannya? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan program tersebut tidak berubah menjadi ladang kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu?
Di titik inilah kritik masyarakat tidak boleh langsung dianggap sebagai kebencian kepada pemerintah. Sebaliknya, kritik tersebut dapat dibaca sebagai permintaan transparansi.
Rakyat sebenarnya tidak meminta Presiden selalu sempurna. Rakyat hanya menginginkan ketika Presiden mengatakan sesuatu, informasi tersebut dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Sebab sekali sebuah pernyataan Presiden dianggap tidak sesuai dengan kenyataan, maka pernyataan berikutnya akan menghadapi persoalan yang jauh lebih berat: kecurigaan.
Bahkan program yang benar-benar baik pun akan dicurigai.
Inilah bahaya terbesar komunikasi pemerintahan. Ketika kepercayaan turun, prestasi pun kehilangan daya persuasinya. Program yang seharusnya menjadi bukti keberhasilan dapat dipersepsikan sebagai pencitraan. Kebijakan yang seharusnya menjadi solusi dapat dicurigai sebagai proyek. Narasi keberpihakan kepada rakyat dapat dianggap sekadar pembungkus kepentingan politik dan ekonomi.
Karena itu, kasus “pengupas bawang” sesungguhnya hanyalah gejala. Persoalan yang lebih besar adalah jurang antara narasi pemerintah dan persepsi masyarakat.
Presiden tidak cukup hanya mengatakan pemerintah bekerja untuk rakyat. Pemerintah harus menunjukkan data, membuka proses, menerima kritik dan memastikan setiap rupiah anggaran dapat ditelusuri manfaatnya.
Sebab rakyat Indonesia sekarang semakin kritis. Mereka bukan hanya mendengar pidato. Mereka membandingkan pidato dengan harga di pasar, kondisi sekolah, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, pemberitaan media, laporan audit, dan pengalaman sehari-hari.
Pada akhirnya, seorang Presiden tidak hanya membutuhkan kekuasaan untuk memerintah. Ia membutuhkan kepercayaan untuk didengar.
Dan kepercayaan tidak lahir dari pidato yang panjang. Kepercayaan lahir ketika apa yang keluar dari mulut kekuasaan benar-benar terlihat dalam kehidupan rakyat.
Karena itu, mungkin inilah pesan paling sederhana dari kegaduhan pengupas bawang: rakyat tidak sedang mencari Presiden yang pandai berbicara. Rakyat sedang mencari pemimpin yang kata-katanya bisa dipercaya./
Jakarta, 18 Agustus 2026
Tim Redaksi
