JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia siap mengantisipasi dampak kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kemendag akan menempuh langkah-langkah terstruktur dan konstruktif dalam menghadapi situasi gejolak perdagangan global.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dalam “Quarterly Webinar Series 1: Memahami Dampak Kebijakan Tarif Trump Terhadap Indonesia” yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Queensland secara daring, Rabu (21/5).
Wamendag Roro menuturkan, pertama, Indonesia akan menggunakan pendekatan diplomatik di mana Indonesia dan AS telah sepakat untuk menyusun suatu kerangka kerja (framework) dalam jangka waktu 60 hari ke depan yang akan dibahas melalui 2-3 putaran perundingan.
Selain mengutamakan diplomasi perdagangan dengan AS, menurut Roro, langkah kedua yang dilakukan Indonesia yaitu mendorong solidaritas regional ASEAN. Komunitas ASEAN harus bertindak sebagai satu kesatuan agar pengaruh ASEAN tetap kuat di platform global. Untuk itu, Indonesia mendukung Malaysia selaku Ketua ASEAN untuk memulai dialog regional ASEAN dengan AS.
“Sebelum diumumkannya kebijakan tarif resiprokal, Indonesia telah mengusulkan penyusunan non- paper dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Retreat di Johor, Malaysia (28/2) untuk mengantisipasi kebijakan tarif AS. Usulan tersebut menekankan pentingnya sentralitas ASEAN di tengah ketegangan perdagangan global,” terang Wamendag Roro.
Selanjutnya, Wamendag Roro menjelaskan langkah ketiga yang ditempuh Pemerintah Indonesia yaitu melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat penyelesaian 16 perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).
Adapun beberapa perjanjian perdagangan yang menjadi prioritas antara lain Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-EU CEPA. Berikutnya, Perjanjian Preferensi Perdagangan Indonesia-Iran (Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement/PTA) dan Indonesia-Tunisia PTA.//
