JAKARTA, Bisnistoday – Kesenjangan pendapatan masyarakat di Kota Jakarta seharusnya dilihat tidak semata dari Gini Ratio yang sudah mencapai 0,432 dibanding rata-rata nasional 0,36-0,37. Kaca mata ini hanya penilaian berdasarkan spending atau pengeluaran semata, tidak berbasis pada kekayaan masyarakat.
“Angka Gini Ratio Pendapatan yang berbasis Spending itupun tidak menggambarkan kesenjangan yang sesungguhnya,” ungkap Suroto, Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) di Jakarta, Minggu (3/5).
“Kalau mau melihat kesenjangan yang parah langsung lihat Gini Rasio Kekayaan saja. World Data Book 2023 misalnya di angka 0,83. Ini dapat dilihat dari gambar orang elite kaya Jakarta yang punya harta sampai tak terkira, tetapi ribuan rakyat hidup di rumah gerobak,” cetus Suroto.
Pendapat Suroto ini, sekaligus mengomentari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo yang mengatakan, bahwa persoalan di Kota Jakarta timbul akibat gini ratio pendapatan yang berbasis spending melampaui rata rata nasional yakni 0,432 dibanding rata rata nasional yang berada dalam rentang 0,36-0,37.
Padahal jelas, lanjut Suroto, tidak dimilikinya harta pastinya tidak adanya kesempatan rakyat untuk berkreasi menghasilkan pendapatan.
“Tolong buat kebijakan di Jakarta yang berkeadilan dengan rombak struktur kepemilikan kongkrit seperti misalnya, terbitkan kepemilikan saham sebesar minimal 20% saja buat pekerja di perusahaan.Dan inipun tidak akan menjatuhkan orang kaya.”
Bagi Suroto, justru pelepasan saham ini akan timbulkan tanggungjawab pekerja lebih baik dari pekerja karena selain gaji mereka akan dapat harapan bagian keuntungan di akhir tahun, tambah pendapatan.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kader partai penganut ajaran Bung Karno, ajaran Marhaenisme. Semoga bisa buat perubahan mendasar dan jadi contoh bagi provinsi lain,” tambah Suroto./
