JAKARTA, Bisnistoday – Para pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng dan DIY saat mengadu ke DPR Ri, mengaku terus merugi. Pengusaha Pertashop ini mengaku lebih menguntungkan saat ondisi harga Pertamax masih Rp 9.000 per liter sedangkan harga Pertalite sebesar Rp7.650 per liter beberapa waktu lalu. Bahkan, ratusan usaha Pertahop gulung tikar dan sebagian kembang kempis.
Menurut Direktur Refor Miner, Komaidi Notonegoro, dari perspektif ekonomi dan daya beli masyarakat, konsep bisnis untuk Pertashop kiranya perlu ditata ulang. Kebijakan untuk Pertashop yang hanya diperbolehkan menjual BBM RON tinggi, pada dasarnya tidak sesuai dengan segmen pasar yang menjadi target.
“Pertashop didesain dan ditujukan untuk memperluas akses BBM kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau SPBU. Karena itu, Pertashop umumnya lebih banyak tersebar di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang notabene dengan profil masyarakat berpendapatan lebih rendah dibandingkan masyarakat di perkotaan,” tutur Komaidi, dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (11/7).
Ia menuturkan, ketika Pertashop hanya diperbolehkan menjual BBM RON tinggi, sementara di SPBU tersedia BBM RON yang lebih rendah, maka masyarakat yang menjadi target pasar berpotensi membeli BBM di SPBU dengan lebih banyak pilihan termasuk dapat memilih untuk membeli BBM RON lebih rendah dengan harga yang lebih murah
“Kehadiran Pertabotol (penjual BBM eceran) dan Pertamini di wilayah dan bahkan tidak jauh dari lokasi Pertashop menjadi penyebab utama banyaknya Pertashop yang mengalami kerugian. Hal itu karena Pertabotol dan Pertamini dapat menjual BBM RON lebih rendah yang tidak dapat dilakukan oleh Pertashop,” urainya.
Hanya Jual RON Tinggi
Ia menambahkan, margin usaha niaga BBM seperti Pertashop pada umumnya telah ditetapkan dalam nilai tertentu untuk setiap liternya. Karena itu keberlangsungan bisnis niaga BBM termasuk bisnis Pertashop akan ditentukan oleh besaran volume penjualan yang dapat dilakukan.
“Kebijakan yang hanya membolehkan Pertashop menjual BBM RON tinggi, sementara kegiatan usaha Pertabotol dan Pertamini tidak ditertibkan akan berdampak terhadap target minimal penjualan Pertashop tidak tercapai. Akibatnya, biaya operasional tidak dapat tertutup dan kemudian merugi,” tutur Komaidi.
Ia kembali menegaskan, pemerintah perlu menata kembali konsep bisnis Pertashop agar tidak merugikan para pihak, terutama pelaku bisnis. “Jangan sampai tujuan memperluas akses BBM yang pada dasarnya sangat bagus karena dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional justru menjadi kontraproduktif dan beban bagi pelaku bisnis yang telah berinvestasi di bisnis Pertashop,” tegasnya.
Berdasarkan data dari paguyuban pengelola Pertashop di Jateng dan DIY, dari sekitar 448unit Pertashop sebanyak 201 diantaranya dilaporkan mengalami kerugian. Tingkat kerugian dilaporkan bervariasi, sejumlah Pertashop dilaporkan harus sampai menutup usahanya dan sebagian dilaporkan sampai harus disita asetnya oleh perbankan karena tidak dapat membayar pinjaman./
